Esprit Rock

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pola baru tentang paradigma pengelolaan keuangan negara, pemerintah telah mengeluarkan tiga (3) paket peraturan perundang-undangan , yaitu Undang-Undang Keuangan Negara No. 17 Tahun 2003, Undang-Undang Perbendaharaan Negara No. 1 tahun 2004 dan peraturan tambahan yaitu Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara No. 15 tahun 2004. Ketiga paket peraturan perundang-undangan tersebut setidaknya mengandung kaidah manajemen keuangan negara yang berorientasi hasil, transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas (Waluyo, 2011). Paradigma baru ini dimaksudkan agar pemerintahan bisa menjadi lebih efisien, profesional, akuntanbel dan transparan. Perubahan-perubahan tersebut diharapkan mampu merubah penggunaan belanja yang bersumber dari dana pemerintah menjadi lebih transparan, jelas dan tepat sasaran, dari yang hanya membiayai input dan output menjadi berorientasi pada outcomes yang berdampak luas pada kepentingan masyarakat. Perubahan – perubahan yang terjadi ini sangat berarti mengingat kebutuhan dana semakin tinggi, sedangkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas.
Keterkaitan pendanaan dengan pengeluaran diharapkan dapat membuahkan hasil yang efektif dan efisien sehingga keluaran yang dihasilkan mengandung prinsip akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas dapat dicapai. Prinsip anggaran berbasis kinerja adalah anggaran yang menghubungkan anggaran yang dibiayai oleh negara (APBN) berupa pengeluaran negara dengan hasil yang diinginkan (output dan outcome) sehingga setiap rupiah yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatannya. Performance based budgeting dirancang untuk menciptakan efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran belanja publik dengan output dan outcome yang jelas sesuai dengan prioritas nasional sehingga semua anggaran yang dikeluarkan dapat dipertangungjawabkan secara transparan kepada masyarakat luas. Penerapan penganggaran berdasarkan kinerja juga akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mencapai semua tujuan tersebut, kementerian negara/ lembaga diberikan keleluasaan yang lebih besar (let’s the manager manage) untuk mengelola program dan kegiatan didukung dengan adanya tingkat kepastian yang lebih tinggi atas pembiayaan untuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan.
Pemerintah memiliki dua peranan penting bila ditinjau dari mechanic view dan organic view. Menurut Max Weber dalam Restianto ; Bawono (2015:1) Mechanic view, memandang pemerintah sebagai regulator dan administrator yang memiliki peran terkait birokrasi. Organic view, pemerintah memiliki fungsi sebagai public service agency dan investor yang dinamis dan dapat ditransformasikan menjadi unit yang otonom. Salah satu pola transformasi untuk mendorong peningkatan pelayan publik tersebut dapat dilakukan dengan cara mewiraswastakan pemerintah. Enterprizing the goverment (mewiraswastakan pemerintah) merupakan paradigma yang memberi arah yang baik untuk sektor keuangan publik (Rongiyati, 2011). Enterprizing The Goverment dengan pembentukan korporasi yaitu membadan usahakan birokrasi atau mengelola organisasi pemerintah sebagaimana mengelola organisasi bisnis namun tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Transformasi fungsi kegiatan sebagai unit yang otonom dapat dilakukan pada berbagai kegiatan termasuk kegiatan pelayanan pendidikan, kesehatan, pengelolaan dana bergulir dan jasa pelayanan.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka koridor baru bagi penerapan basis kinerja dilingkungan instansi pemerintah. Pada pasal 68 dan pasal 69 dari undang-undang ini, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberi pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Instansi yang memiliki fleksibilitas demikian disebut sebagai Badan Layanan Umum (BLU). Pembentukan BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai tindak lanjut maka diberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Kasih (2014) menyatakan bahwa Penerapan pola pengelolaan keuangan BLU diharapkan tidak hanya sekedar sebagai format baru dalam pengelolaan keuangan negara (APBN) tetapi BLU dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. BLU diharapkan akan menjadi acuan instansi-instansi lain dalam menerapkan manajemen keuangan yang berbasis kinerja.
BLU adalah alat pemerintah dalam pembaharuan manajemen keuangan sektor publik untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berbasis pada hasil, akuntabilitas, tranparan dan profesionalitas. BLU menyediakan barang atau jasa kepada masyarakat dan tidak mengutamakan keuntungan. Sebagaimana telah diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 pasal 4, ada tiga syarat pokok apabila sebuah instansi akan menjadi BLU, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Menurut Waluyo (2016), Persyaratan subtantif adalah persyaratan yang terkait dengan peyelenggaraan umum yang berhubungan dengan penyediaan barang dan/atau jasalayanan umum; pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; dan/atau pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat. Persyaratan teknis adalah persyaratan yang terkait dengan kinerja pelayanan dan kinerja keuangan, yaitu kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai kewenangannya, dan kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Sedangkan persyaratan administratif adalah persyaratan yang terkait dengan pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola (yang baik), rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum, dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen.
Karakteristik BLU, seperti di uraikan dalam artikel Waluyo (2011) dan Kasih (2014) adalah sebagai berikut : 1) merupakan satuan kerja pemerintahan yang pengelolaannya tidak dipisahkan dari kekayaan Negara, 2) entitas tersebut menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan masyarakat, 3) tidak berorientasi mencari keuntungan (nirlaba), 4) diberi fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti perusahaan swasta, untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 5) rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawabannya dikonsolidasikan dengan entitas vertikal diatasnya (kementerian/lembaga) sebagai instansi induk, 6) penerimaan negara bukan pajak (PNBP) baik pendapatan maupun sumbangan/hibah dapat digunakan secara langsung, 7) pegawai BLU dapat terdiri dari pegawai negeri sipil dan bukan pegawai negeri sipil/pegawai BLU dan 8) walaupun dikelola secara korporasi, BLU bukan merupakan subyek pajak.
PNBP BLU merupakan salah satu jenis pendapatan APBN yang kontribusinya dari tahun ke tahun mengalami kemajuan cukup prospektif dan signifikan. Disarikan dari publikasi bimtek depkeu dinyatakan bahwa rata-rata kontribusi PNBP dalam APBN periode tahun 2005 sampai dengan 2017 adalah sebesar 25,71%. Perkembangan PNBP per jenis tahun 2012 sampai dengan 2016 untuk pendapatan BLU mengalami kenaikan dari 21,71 trilyun di tahun 2012 menjadi 42,44 trilyun di tahun 2016. Peningkatan pendapatan PNBP BLU yang prospektif mendorong bagi satuan kerja PNBP untuk merubah bentuk dari satuan kerja biasa menjadi satuan kerja BLU. Perubahan bentuk menjadi satuan kerja BLU diharapkan mampu meningkatkan kinerja dari sisi keuangan. Peningkatan kinerja keuangan ini diharapkan mampu mengatasi persoalan keuangan untuk operasional kegiatan dan mendukung peningkatan APBN, sekaligus sebagai antisipasi atas pemotongan anggaran di tengah tahun anggaran berjalan yang selama ini terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini.
Dengan pola pengelolaan keuangan BLU, fleksibilitas diberikan dalam rangka pelaksanaan anggaran, termasuk pengelolaan pendapatan dan belanja, pengelolaan kas dan pengadaan barang/jasa. BLU juga dapat mempekerjakan tenaga profesional non PNS serta diperbolehkan untuk menerapkan renumerasi kepada pegawai sesuai dengan kontribusinya selama dana diambil dari hasil usahanya sendiri. Untuk menghindari moral hazard, BLU dikendalikan secara ketat dalam perencanaan dan penganggaran serta pertanggungjawabannya dengan dibentuk dewan pengawas. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) selanjutnya dilakukan revisi menjadi PP No 74 Tahun 2012.
Revisi ini dilakukan untuk penyempurnaan mengenai penetapan tarif layanan BLU, standar biaya dalam penyusunan RBA, pengalokasian anggaran BLU pada RKA-KL, rencana kerja dirinci pada satu program, satu kegiatan dan satu output, sedangkan rincian pagu anggaran BLU dituangkan dalam RBA, penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai akibat dari pemindahtanganan aset, pengangkatan dan pemberhentian tenaga non PNS sesuai kebutuhan BLU dengan mempertimbangkan efesiensi dan produktivitas. BLU berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya, kedua belah pihak menandatangani kontrak kerja, dimana menteri/pimpinan lembaga induk bertanggungjawab atas kebijakan layanan yang dihasilkan dan instansi BLU bertanggungjawab untuk menyajikan layanan sesuai tugas pokoknya.
Dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai acuan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Waluyo (2011) dengan penelitiannya berjudul Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. Penelitian ini membahas tentang salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Surya (2015) dengan penelitiannya berjudul Analisis Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Haryoto Lumajang Sebelum dan Sesudah Implementasi Badan Layanan Umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis tren dapat diketahui bahwa nilai aktiva, piutang, hutang, ekuitas pendapatan, biaya dan laba sesudah Badan Layanan Umum cenderung mengalami peningkatan serta kinerja keuangan sesudah Badan Layanan Umum mengalami peningkatan dibandingkan sebelum Badan Layanan Umum pada aspek likuiditas dan solvabilitas sedangkan rentabilitas, cost recovery rate dan tingkat kemandirian mengalami penurunan sesudah Badan Layanan Umum. Kinerja non keuangan diukur menggunakan nilai BOR (bed occupancy rate), TOI (turn over interval) dan NDR (net death rate) sesudah Badan Layanan Umum nilainya tidak jauh berbeda dengan sebelum Badan Layanan Umum, namun untuk BTO (bed turn over), ALOS (average length for stay) dan GDR (gross death rate) sesudah Badan Layanan Umum nilainya jauh diatas kriteria/standar kinerja pelayanan rumah sakit.
Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah penulis melakukan penelitian rintisan tentang kesiapan satuan kerja menjadi BLU dalam perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik, penerapan kerangka teori, teknik analisis data dan subjek penelitiannya. Sepanjang penelusuran dan pengetahuan penulis sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian rintisan kesiapan satuan kerja menjadi BLU di satuan kerja BTH BPPT dengan perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik dengan menggunakan teori enterprise dan teori entitas. Selain itu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan jenis pendekatan studi kasus.
Sesuai arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada acara penandatanganan kerjasama antara BPPT, Kementerian ESDM dan PT Pertamina bidang energi baru terbarukan dikatakan bahwa pemerintah segera merubah kelembagaan BPPT dari satuan kerja menjadi BLU. Perubahan kelembagaan menjadi BLU dimaksudkan agar kinerja BPPT bisa lebih maksimal serta disinergikan dengan pembangunan pemerintah. Dengan menjadi BLU, BPPT akan lebih fleksibel bergerak dalam menjalankan proyek-proyeknya dan bisa melakukan kontrak langsung dengan client yang membutuhkan jasanya, sehingga pemasukan akan langsung menjadi pendapatan BPPT. BPPT memiliki Sumber daya manusia yang handal akan mampu bersaing dalam bidang teknologi terapan sehingga mampu mengejar ketertinggalan dengan bangsa lainnya. Lebih dari itu dikatakan bahwa pemerintah memberikan ruang yang luas kepada para ilmuwan/pegawai untuk berkembang termasuk soal honor atau pendapatan agar lebih dihargai secara profesional ( Kompas, 10 Agustus 2015 ).
BTH BPPT sebagai salah satu satuan kerja yang didirikan dengan visi untuk menunjang industri maritim nasional serta menjadikan bangsa yang mandiri dalam pengusaan iptek kelautan, sesuai tugas pokoknya diarahkan untuk tumbuh secara berkesinambungan dan unggul di dalam kegiatan riset dan layanan jasa teknologi di bidang hidrodinamika dan kemaritiman. Di bidang jasa layanan teknologi, BTH harus mampu memberikan jasa teknologi kepada dunia industri kemaritiman yang memuaskan dan berdaya saing global. Oleh karena itu, manajemen menetapkan visi dan misinya sebagai acuan di dalam merumuskan langkah-langkah dan kebijakan strategis ke depan. BTH memiliki tiga (3) fokus kegiatan sebagai program unggulan yaitu bidang transportasi laut, bidang minyak dan gas dan bidang pertahanan dan keamanan. Dari ketiga (3) fokus program tersebut, BTH memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam hal pengujian model kapal dan bangunan lepas pantai. Proses uji model merupakan salah satu tahapan penting (verifikasi desain) sebelum kedua jenis produk tersebut di bangun. Kemampuan uji model ini merupakan keunikan balai ini, dimana BTH merupakan satu-satunya institusi yang mampu melakukan uji model sekala industri di dalam negeri, bahkan tergolong terkemuka di kawasan asia pasifik (PUI BTH BPPT 2016).
BTH BPPT dengan menjadi BLU akan memiliki keuntungan dalam beberapa hal, pertama, menurut PP 23 Tahun 2005 pasal 15 ayat 3 dan 4, BLU memiliki keleluasaan untuk melakukan belanja lebih besar dari yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran selama sumber dananya berasal dari pendapatan BLU sendiri dan sesuai ambang batas yang telah ditetapkan dalam dokumen RBA (rencana bisnis anggaran). Pendapatan yang berasal dari jasa layanan dapat dikelola secara langsung untuk membiayai kegiatan operasional dan hanya perlu melaporkan jumlah penerimaan sekaligus mempertanggungjawabkan belanja yang sudah dilakukan melalui SP3B ( surat perintah pengesahan pertanggungjawaban belanja) minimal sekali dalam tiga (3) bulan. Sebaliknya menurut UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBP pasal 4 dinyatakan bahwa seluruh penerimaan negara bukan pajak wajib disetor langsung secepatnya ke kas negara. Dengan demikian satuan kerja non BLU yang memiliki PNBP wajib menyetor secepatnya dalam kurum waktu 24 jam ke kas negara.
Kedua, menurut PP 23 Tahun 2005 pasal 16 ayat 1 (f), BLU memberikan keleluasaan dan fleksibilitas pengelolaan keuangan, memungkinkan BTH BPPT untuk memiliki saldo akhir tahun sebagai surplus kas. Surplus kas ini dapat dimanfaatkan sebagai saldo awal untuk uang muka kerja sehingga dalam proses pelayanan jasa tidak mengalami kendala dan kekurangan sumberdaya sebelum dokumen pelaksanaan anggaran dapat disahkan dan direalisasikan pada awal tahun. Dengan demikian, berbagai kendala yang selama ini dihadapi oleh BTH BPPT seperti kesulitan anggaran di awal tahun, seringnya revisi anggaran, pemotongan anggaran di tengah jalan serta serapan anggaran menumpuk di akhir tahun serta kendala-kendala lain tidak akan terjadi lagi.
Selanjutnya keuntungan ketiga, menurut PP 23 Tahun 2005 pasal 15 ayat 2, BLU dapat menerapkan praktek bisnis yang sehat, sama seperti halnya dengan organisasi yang berorientasi pada keuntungan meskipun sebetulnya BLU dikelola bukan untuk mencari keuntungan. Hal ini secara implisit menekankan BLU dikelola dengan konsep manajerialisme agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan publik. Selain itu, dengan menjadi BLU diberi kewenangan dalam hal pengelolaan aset/barang dan peningkatan remunerasi pegawai BTH. BTH BPPT harus mampu mengoptimalkan potensi aset yang dimiliki, baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud serta teknologi. Hal krusial yang perlu dilakukan untuk menjaga keberlangsungan jalannya satuan kerja BTH adalah dengan mengoptimalkan aset tidak berwujud berupa kemampuan SDM. SDM sebagai tulang punggung untuk menjalankan dan mencapai tujuan organisasi, perlu ditingkatkan kapasitas nya. Peningkatan kemampuan SDM dengan melakukan upgrade kapasitas secara berkelanjutan.
Dengan menjadi BLU, BTH BPPT juga harus mampu mengidentifikasi dan menganalisis kelebihan dan kekurangannya. Dengan identifikasi terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan memudahkan untuk meningkatkan kinerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Kinerja merupakan hasil akhir yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Evaluasi atau pengukuran kinerja merupakan cara manajemen untuk mengetahui strategi tertentu yang telah dirumuskan dan diimplementasikan memberikan hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Mulyadi (2001) dalam Devi (2014) menyatakan bahwa penilaian kinerja adalah penetuan secara periodik efektifitas suatu organisasi, bagian organisasi dari karyawan berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Wheelen dan Hunger (2002) dalam Kusumawati (2003) menyatakan bahwa hasil dari pengukuran nantinya akan menjadi feed back untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan penyempurnaan terhadap strategi dan kebijakan perusahaan.
Hansen dan Mowen (1997) dalam Kusumawati (2003) menyatakan bahwa perspektif penilaian kinerja adalah activity performance measure exist in both financial and non financial forms. These measures are designed to assess how well an activity was performed and result achieved. They are also designed to reveal if constant improvemet is being realized. Measured of activity performance center on three major dimension: (1) efficiency; (2) quality and (3) time. Hal ini menjelaskan bahwa aktivitas penilaian kineja terdapat dua jenis pengukuran, yaitu keuangan dan non keuangan. Pengukuran ini dirancang untuk menilai bagaimana kinerja aktivitas dan hasil akhir yang dicapai. Penilaian kinerja aktivitas dibagi ke dalam tiga dimensi utama, yaitu (1) efisiensi; (2) kualitas dan (3) waktu. Dess dan Lumpkin (2003:90) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat diukur dengan menggunakan dua pendekatan yaitu 1) analisis rasio keuangan yang meliputi likuiditas, solvabilitas, aset manajemen, profitabilitas dan market value, 2) perspektif pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholder perspective).
Kinerja keuangan dan non keuangan mengindikasikan strategi organisasi/badan usaha, implementasi strategi dan segala inisiasi dalam memperbaiki laba organisasi. Penelusuran serangkaian aktivitas pencapaian nilai tambah melalui serangkaian indikator yang penting bagi organisasi. Aktivitas tersebut mulai dari aktivitas real sampai aktivitas keuangan, aktivitas operasional sampai aktivitas strategis, aktivitas jangka pendek sampai aktivitas jangka panjang, aktivitas lokal sampai aktivitas global dan dari aktivitas bisnis sampai aktivitas perusahaan. Hal ini memberikan gambaran secara komprehensif mengenai kinerja organisasi namun tetap dalam satu rangkaian strategi yang saling terkait satu sama yang lain. Pengukuran kinerja keuangan dan non keuangan akan menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan strategi dapat memberikan perbaikan mendasar bagi keuntungan organisasi. Perbaikan-perbaikan mendasar bagi keuntungan yang terukur, pertumbuhan usaha dan nilai bagi pemegang saham dalam hal ini pemerintah.
Penilaian kinerja perusahaan dapat diukur dengan ukuran keuangan dan non keuangan. Ukuran keuangan untuk mengetahui hasil keputusan yang telah dilakukan dimasa lalu dan ukuran keuangan tersebut juga disertai dengan ukuran non keuangan tentang kepuasan pelanggan, produktivitas dan efektivitas proses bisnis seperti penggunaan dan pemanfaatan aset serta komitmen pegawai yang akan menentukan kinerja keuangan dimasa yang akan datang. Ukuran keuangan ditunjukkan akibat dari berbagai kebijakan yang telah diambil terutama kebijakan menyangkut non keuangan. Peningkatan financial returns yang ditunjukkan dengan ukuran ROE (return on equity) yang merupakan akibat dari berbagai kinerja operasional seperti 1) meningkatnya kepercayaan pelanggan terhadap produk/jasa yang dihasilkan, 2) meningkatnya produktivitas dan efektivitas proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk/jasa, dan 3) meningkatnya produktivitas dan komitmen pegawai. Dengan demikian, jika ingin meningkatkan kinerja keuangan maka fokus perhatian harus ditujukan dengan memberikan motivasi kepada pegawai. Pegawai merupakan tulang punggung dalam menggerakkan roda organisasi dan pendorong kinerja keuangan untuk jangka panjang.
Berdasarkan uraian diatas, perubahan satuan kerja BTH BPPT menjadi BLU akan memberikan banyak keuntungan terutama terkait fleksibilitas pengelolaan keuangan, pengelolaan SDM dan pengelolaan aset sehingga dapat mendukung peningkatan layanan jasa teknologi hidrodinamika. Peningkatan layanan jasa akan menambah jumlah pendapatan yang dihasilkan melalui PNBP, sehingga pendapatan keuangan tersebut dapat meningkatkan peran BTH BPPT dalam mendukung program unggulan yaitu bidang transportasi laut, bidang minyak dan gas dan bidang pertahanan dan keamanan. Mengingat potensi dan dukungan fasilitas yang dimiliki maka menjadi sebuah keniscayaan bagi BTH BPPT untuk menjadi BLU. Oleh karena itu penulis, mengambil tema tentang kajian BTH BPPT menjadi BLU dengan judul ” Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik”.

1.2 Rumusan masalah
Berdasarkan latar belakang diatas tentang BLU dan kajian BTH BPPT menjadi BLU, maka diharapkan mampu memberi gambaran tentang syarat-syarat pembentukan BLU seperti persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Oleh karena itu rumusan masalah yang dapat disajikan adalah Bagaimana Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik ?
1.3 Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik.
1.4 Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis dan kontribusi baik secara teoritis, praktis maupun secara kebijakan sebagai berikut :
1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pemahaman tentang kesiapan satuan kerja BTH BPPT Surabaya menjadi Badan Layanan Umum.
2. Kontribusi Teoritis
Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kesiapan satuan kerja BTH BPPT menjadi BLU dalam perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik dikaitkan teori enterprise dan teori entitas. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih kajian pustaka sebagai bahan pertimbangan dalam menganalisis perubahan organisasi di sektor publik khususnya instansi pemerintah.
3. Kontribusi Praktis
Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran praktis serta panduan mengenai upaya kesiapan BTH BPPT Surabaya menjadi BLU. Hal ini sangat penting mengingat pemerintah dalam berbagai bidang layanan mendorong satuan kerja PNBP menjadi BLU demi meningkatkan layanan kepada masyarakat.
4. Kontribusi Kebijakan
Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan khususnya kepada BTH dalam rangka persiapan menjadi BLU. Untuk BPPT, hasil penelitian dapat dijadikan kebijakan dan dorongan bagi satuan kerja – satuan kerja di bawah kelembagaan BPPT dalam upaya persiapan menuju BLU sehingga dapat dilakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

BAB II
KAJIAN PUSTAKA
2.1 Teori Enterprise
Sejalan dengan kemajuan sosial dan meningkatnya pertanggung jawaban publik oleh perusahaan, maka konsep teoritis akuntansi juga berubah. Tuanakotta (1986:179) menyatakan bahwa enterprise theory memandang perusahaan sebagai lembaga masyarakat ( social institution) yang beroperasi untuk kepentingan banyak kelompok. Dalam arti luas, kelompok-kelompok ini terdiri atas pemegang saham, kreditur pegawai, langganan atau nasabah, pemerintah (sebagai pemungut pajak, pemungut cukai dan pengatur yang diberi kuasa oleh undang-undang), dan masyarakat ramai. Oleh karena itu enterprise theory dapat dilihat sebagai suatu social theory. Konsep enterprise theory dilihat sebagai suatu social theory ini sangat tepat diterapkan pada perusahaan-perusahaan yang harus mempertimbangkan dampak dari tindak tanduk dan kehadirannya pada masyarakat luas. Menurut Mulawarman (2009:78-80) dalam pandangan teori enterprise perusahaan berfungsi sebagai institusi sosial yang mempunyai pengaruh luas dan kompleks sehingga darinya dituntut pertanggungjawaban sosial. Sebagai institusi sosial, sebuah badan usaha tentu wajib untuk dievaluasi kinerjanya. Kinerja dari suatu badan usaha terkait langsung dengan output yang dapat dikontribusikan kepada para pihak terkait. Dalam pengukuran output tersebut menggunakan value added.
Value added adalah kenaikan nilai kekayaan yang dihasilkan dengan penggunaan yang produktif dari seluruh sumber-sumber kekayaan perusahaan oleh seluruh tim yang ada termasuk pemilik modal, karyawan, kreditor, dan pemerintah. Value added tidak sama dengan laba. Laba menunjukkan pendapatan bagi pemilik saham sedangkan nilai tambah mengukur kenaikan kekayaan bagi seluruh stakeholders. Value added adalah pengukuran performa atau nilai yang dihasilkan badan usaha dalam periode tertentu. Value added dipraktekkan sebagai kegunaan ekonomis dan indikator performance dalam ilmu ekonomi dan bisnis. Dalam pendekatan ini menggunakan sebuah laporan pelengkap untuk mengungkapkan value added income dan pendistribusiannya. Kesadaran akan pentingnya Value Added Statement ini sejalan dengan peralihan penekanan tujuan manajemen dari pertama-tama memaksimalkan profit kepada pemilik modal, memaksimalkan nilai tambah kepada stakeholders.
Masyarakat yang semakin menyadari pentingnya keadilan sosial juga merupakan salah satu penyebab munculnya Value Added Statement ini karena dianggap lebih adil dan lebih demokratis. Sehingga hubungan antara masing-masing pihak yang bekerjasama dalam satu tim lebih harmonis karena masing-masing nilai tambah yang diberikannya diukur. Indikator atau informasi ini tentu akan bisa digunakan untuk melakukan pembagian hasil. Menurut Meek dan Gray (1988) dalam Mulawarman (2009:82) value added statement dapat berguna dalam empat hal. Pertama, untuk mengukur penciptaan kekayaan oleh perusahaan. Value added statement memfokuskan perhatiannya pada keberhasilan perusahaan dalam menciptakan kekayaan, mendistribusikan income kepada publik. Kedua, menekankan pada interdependensi stakeholders berkaitan dengan dampak interaksi pengambilan keputusan dari anggota stakeholders. Ketiga, value added statement memberikan pengkondisian ekspektasi dan prospek penerimaan karyawan. Keempat, value added statemen dapat menjadi bentuk dasar skema insentif produktivitas.
Teori enterprise memandang perusahaan sebagai institusi sosial dimana harus memperhatikan kepentingan ekuitas yang merupakan hak atau kepentingan pemilik perusahaan terhadap kekayaan bersih perusahaan. Pihak berkepentingan dalam ekuitas perusahaan tersebut adalah :
a. Pegawai
Perusahaan selalu memiliki permasalahan, pertimbangan, alternatif dan memikirkan dampak lain yang mungkin akan timbul. Kebijakan yang diambil terhadap kepentingan pegawai dapat dilakukan seperti jaminan asuransi, rencana pensiun, rencana pembagian keuntungan, rencana opsi saham, program pelatihan serta pemberian penghargaan. Perusahaan akan membiayai dengan menyisihkan keuntungan untuk dimanfaatkan memotivasi pegawai sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi friksi dan menjaga hubungan baik bagi kepentingan pegawai dan perusahaan. Harmonisasi hubungan pegawai dan perusahaan diharapkan akan meningkatkan potensi, pertumbuhan dan reinvestasi bagi perusahaan. Dengan demikian perusahaan tidak hanya memiliki dampak positif terhadap kepentingan pegawai saja tetapi perusahaan juga memiliki andil untuk mensejahterakan serta ikut mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
b. Pemegang Saham
Posisi pemegang saham di perusahaan tidak berbeda seperti konsep entitas laba ditahan (retained earnings). Pemegang saham dan manajemen akan menginvestasikan kembali keuntungan perusahaan secara produktif dan efisien sehingga dapat menimbulkan harapan ekonomi secara lebih baik. Perusahaan akan semakin kuat dan besar sehingga mampu meningkatkan kinerjanya.
c. Pasar konsumen
Perusahaan yang menghasilkan barang atau jasa akan berusaha untuk menghasilkan/menciptakan kepuasaan bagi konsumennya. Konsumen akan mendapat nilai kepuasan atas keinginannya dari terciptanya rangkaian operasi bisnis. Perusahaan akan terus berkompetisi, berinovasi dan menghasilkan produk/jasa akhir yang baik demi memenuhi kepentingan konsumen. Konsumen atau pelanggan merupakan bagian tidak terpisahkan dari entitas operasi bisnis perusahaan. Keberhasilan perusahaan dalam menciptakan produk/jasa yang baik menguntungkan pelanggan melalui kepuasaan, standar hidup yang lebih tinggi dan efisiensi alokasi sumber daya.
d. Pasar Pesaing
Tuntutan efisiensi dan efektivitas pasokan barang/jasa di pasaran akan mendorong persaingan yang ketat antar perusahaan. Akibat persaingan antar perusahaan tersebut akan mendorong efisiensi, inovasi dan berpikir kreatif dalam membuat barang atau jasa. Kompetisi adalah elemen penting sehingga mempengaruhi dalam penetapan tujuan secara logis dan realistis yang berujung pada tercapainya keinginan atau tujuan dari perusahaan.
e. Pemasok
Pemasok merupakan faktor penting dalam penyediaan bahan/material untuk memproduksi barang/jasa. Ketersedian material yang baik serta kecepatan pengiriman merupakan faktor penting dalam proses produksi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan.
f. Kreditur
Pembiayaan atas kegiatan usaha bisa berasal dari kreditur berupa hutang. Kreditur memiliki pertimbangan dalam usahanya memberikan pinjaman kepada perusahaan yaitu berupa aset yang dimiliki serta kepastian waktu pelunasan jatuh tempo. Perusahaan akan mempergunakan modal hasil pinjaman dari kreditur untuk membiayai proses produksi, investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang.
g. Masyarakat
Masyarakat merupakan salah satu bagian terpenting dari perusahaan yang berkontribusi terhadap daya beli, tenaga kerja, iklim dan pangsa pasar bagi hasil produksi barang/jasadan masyarakat harus menerima manfaat atas keberadaan perusahaan tersebut.
h. Pemerintah
Pemerintah merupakan salah satu sumber pendapatan dan perlindungan serta biaya operasi sebuah perusahaan melalui pembelian barang dan jasa. Belanja pemerintah, perpajakan dan pasokan uang mempengaruhi semua aktivitas perekonomian. Pemerintah juga bisa mendorong peningkatan atau bahkan bisa menghambat pengeluaran sehingga menyebabkan menurunnya perekonomian melalui berbagai kebijakan yang dibuat. Kebijakan pemerintah tersebut bisa melalui batasan moneter dengan kebijakan penurunan peredaran uang dengan tarif bunga tinggi perbankan.
Membadan usahakan birokrasi adalah suatu pemikiran dan gerakan untuk mengembangkan pemerintah yang memiliki jiwa dan semangat enterpreneur. Ciri penting pemerintah enterpreneur adalah kemampuannya menggunakan sumberdaya yang ada secara efisien, inovatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Osborne dan Gaebler (2016) dalam bukunya mengungkapkan prinsip-prinsip mewirausahakan/membadan usahakan birokrasi adalah :
1. Pemerintah Milik Masyarakat : Memberi Wewenang Ketimbang Melayani
Pemerintah milik masyarakat sebagai pengalihan wewenang kontrol pemerintah ketangan masyarakat dan adanya perubahan misi dari pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat dan bukan sebagai pelayanan sehingga fungsi utama dari pemerintah adalah memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil kendali atas penyelenggaraan pelayanan publik.
2. Pemerintahan Yang Kompetitif : Menyuntikkan Persaingan Ke Dalam Pemberian Pelayanan.
Pemerintahan kompetitif mensyaratkan persaingan diantara para pemberi layanan jasa bersaing untuk berdasarkan kinerja dan harga. Pemerintah dikenal monopolistik dalam penyelenggaraan urusan publik, akibatnya terjadi inefisiensi, kelambanan dan buruknya kualitas pelayanan.
3. Pemerintahan Yang Berorientasi Hasil : Membiayai Hasil, Bukan Masukan
Pemerintahan yang tujuan orientasinya mengubah dari input menjadi akuntabilitas pada output, mengukur kinerja organisasi publik, menetapkan target, memberi imbalan kepada organisasi yang mencapai target. Alokasi anggaran dan sistem insentif harus didasarkan pada kinerja maupun output yang akan dihasilkan sehingga penentuan penentuan ukuran kinerja menjadi sangat penting dalam organisasi publik yang memiliki spirit kewirausahaan.
4. Pemerintahan Berorientasi Pelanggan : Memenuhi Kebutuhan Pelanggan, Bukan Birokrasi.
Pemerintahan berorientasi pelanggan memperlakukan masyarakat yang dilayani sebagai pelanggan, menetapkan standar pelayanan dan memberi jaminan. Dengan masukan dan insentif ini mereka mendesain organisasinya untuk menyampaikan nilai maksimum kepada pelanggan.
5. Pemerintahan Wirausaha : Menghasilkan Ketimbang Membelanjakan
Pemerintah wirausaha memfokuskan energinya bukan sekedar untuk menghabiskan anggaran tetapi juga menghasilkan uang. Membolehkan untuk memungut uang atas jasa yang diberikan kepada masyarakat, memanfaatkan insentif seperti dana usaha dan dana inovasi untuk mendorong para pimpinan instansi pemerintah mendapatkan dana operasional. Hal ini mendorong instansi pemerintah untuk bisa memperluas sumber-sumber pendapatannya termasuk dari kegiatan pelayanan publik.
6. Pemerintah Berorientasi Pasar : Mendongkrak Perubahan Melalui Pasar
Penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya lebih sering menggunakan mekanisme administratif daripada mekanisme pasar. Mekanisme administratif memiliki banyak kelemahan seperti mahal, lamban dan tidak berkualitas. Sebaliknya mekanisme pasar karena sifatnya yang terbuka dan kompetitif cenderung lebih berhasil dalam menyediakan pelayanan yang murah, responsif dan inovatif.
Selanjutnya Osborne dan Plastrik (2000) mengemukakan beberapa strategi yang harus diperhatikan untuk dapat menuju pemerintahan yang bergaya wirausaha, yaitu :
1. Strategi Konsekuensi
Berusaha mengembangkan sistem insentif yang merupakan konsekuensi kinerja yang dihasilkan seseorang ataupun organisasi. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah: pertama, persaingan yang terkendali dengan menerapkan mekanisme pasar sebagai pendorong berjalannya kompetisi dan konsekuensinya ditentukan oleh masyarakat. Kedua, pendekatan manajemen perusahaan sebagai konsekuensi dari mekanisme pasar yang berjalan. Ketiga, pendekatan manajemen kinerja dengan menggunakan standar, pengukuran kinerja dan imbalan serta penalti untuk memotivasi organisasi pemerintah. Keempat, pendekatan ini tidak terpisah satu sama lain karena organisasi yang beroperasi sebagai perusahaan pemerintah atau yang berkompetisi untuk mendapatkan kontrak biasanya menggunakan banyak alat manajemen kinerja untuk memaksimumkan keunggulan kompetitifnya.
2. Strategi Pelanggan
Strategi ini memusatkan pada akuntabilitas dimana strategi inti akan mendefinisikan yang harus dipertanggungjawabkan, strategi konsekuensi menjaga agar organisasi dapat bertanggungjawab dan strategi budaya akan membantu pegawai menginternalisasikan pertanggungjawaban. Strategi pelanggan memecah pola pertanggungjawaban sebagian pada pelanggan (masyarakat) yang selama ini pada pejabat yang terpilih. Pendekatan yang digunakan dalam strategi ini adalah, pertama memberi pilihan kepada pelanggan dengan melakukan sistem pilihan publik dan sistem informasi pelanggan. Kedua, pilihan kompetisi, mengkombinasikan strategi pelanggan dengan konsekuensi, dengan memberi kesempatan kepada pelanggan untuk mengontrol sumberdaya dan membawanya sesuai pilihan untuk memaksa kompetisi. Ketiga, kepastian mutu pelanggan yang dilakukan dengan citizen charter.
3. Strategi Pengendalian
Pendekatan yang digunakan adalah : pertama, pemberdayaan organisasi dengan menghapus banyak peraturan dan berbagai kontrol serta menerapkan strategi kontrol pada level organisasi, proses dan orang. Kedua, pendekatan pemberdayaan pegawai dengan mengurangi atau menghapus kontrol manajemen hirarkhis dalam organisasi dan mendorong wewenang turun ke pegawai lini pertama. Dengan kata lain mengganti kontrol otoriter dengan pengendalian diri dan komitmen pegawai terhadap arah dan tujuan organisasi. Pendekatan yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat.
Pada dasarnya perusahaan sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan swasta, sehingga sistem manajemen yang diterapkannya pun relatif berbeda. Pembentukan BLU adalah upaya pemerintah untuk memindahkan tanggung jawab pelayanan publik dari lembaga pemerintah tradisional menjadi modern. Lembaga pemerintah modern menggunakan mekanisme berorientasi pasar untuk mencapai tujuan kebijakan publik dan bertindak sebagai pengganti lembaga pemerintah. Tidak seperti instansi pemerintah biasa, instansi pemerintah yang menjadi BLU memiliki tujuan menciptakan keuangan bagi pemerintah, yakni dapat menarik biaya sebagai imbalan atas pelayanan jasa yang diberikan meskipun secara prinsip BLU tidak berorientasi pada profit. Perubahan dilakukan dengan maksud untuk menemukan cara-cara baru ataupun yang sudah dikembangkan dalam penggunaan sumberdaya dan kemampuan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan nilai kepada stakeholder. Perubahan perusahaan umumnya bertujuan untuk memperbaiki kinerja organisasi, kemampuan teknologi dan pemanfaatan aset.
Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting dalam perusahaan. Umumnya, kemampuan organisasi perusahaan dapat dibedakan dengan perusahaan lain berdasarkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki para stafnya. Oleh karena itu, keahlian dan kemampuan yang dimiliki para pegawai merupakan keuntungan kompetitif bagi perusahaan. Perusahaan secara berkelanjutan harus melakukan pengawasan struktur agar diperoleh cara paling efektif dalam memberikan motivasi dan mengorganisasikan SDM yang ada. Selain memanfaatkan sumberdaya manusia, perlu juga memanfaatkan aset berupa peralatan dan mesin, gedung bangunan serta tanah yang dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aset peralatan dan mesin merupakan sumberdaya penting dan dapat memberikan nilai ekonomis yang dapat memberikan kontribusi penerimaan PNBP kepada negara. Di sisi lain, setiap fungsi dalam perusahaan perlu mengembangkan prosedur-prosedur yang sesuai dengan lingkungan tersebut. Seiring dengan perubahan organisasi perusahaan, umumnya sumberdaya akan dititikberatkan pada fungsi yang paling banyak mampu menghasilkan nilai bagi perusahaan. Suatu organisasi perusahaan dapat mengembangkan nilai fungsi-fungsinya dengan mengubah struktur, budaya dan teknologi yang ada.
Kemampuan teknologi memberikan organisasi perusahaan kapasitas besar untuk mengubah diri perusahaan dengan tujuan untuk merebut kesempatan pasar yang ada. Organisasi perusahaan dituntut untuk mempertahankan produk atau jasa yang telah ada maupun mengembangkan produk atau jasa baru sehingga tetap mampu menarik pelanggan potensial. Kemampuan menciptakan cara memproduksi barang atau jasa sehingga kualitas dan reabilitas dapat meningkat merupakan kemampuan yang krusial bagi perusahaan. Pengembangan kemampuan teknologi pada perusahaan berkaitan dengan restrukturusasi aktivitas organisasi. Organisasi perusahaan dapat menggunakan SDM dan fungsinya untuk mengekploitasi teknologi untuk mendapatkan keuntungan sesuai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
BTH BPPT dengan menjadi BLU, meskipun masih bersifat non profit tetapi diperbolehkan untuk membebankan biaya atas jasa layanan yang diberikan dan diharapkan dapat menghasilkan penerimaan/pendapatan untuk menutupi biaya operasional, tetapi penerimaan/pendapatan tersebut bukan diperuntukkan bagi pemerintah. Dengan kata lain, apabila BTH BPPT sebagai BLU menjadi surplus maka surplus tersebut dipergunakan untuk memperbesar skala kegiatan operasionalnya. BTH sebagai satuan kerja non profit oriented merupakan entitas ala bisnis dengan misi sosial sebagaimana melekat pada organisasi nirlaba pada umumnya. Dengan demikian aspek sosial (social value) masih wajib dipertimbangkan oleh entitas BLU dalam hal operasional maupun kegiatan lainnya tidak hanya semata-mata mempertimbangkan dari aspek ekonomi saja.

2.2 Analisis Persaingan Model 5 Kekuatan Porter
Analisis persaingan 5 kekuatan Porter ini dikembangkan oleh Michael E. Porter dari Harvard Bussines School pada tahun 1979. Porter (2008) mengajukan model lima kekuatan (five forces model) sebagai alat untuk menganalisis lingkungan persaingan industry. Lima (5) kekuatan ini dapat mengembangkan strategi persaingan dengan mempengaruhi atau mengubah kekuatan tersebut agar dapat memberikan situasi yang menguntungkan bagi perusahaan (BTH). Berikut skema Porter’s Five Model:
Gambar 2.2.1 Porter’S Five Force Model

Menurut model ini, sebuah perusahaan agar dapat bertahan dan sukses berkompetisi dengan perusahaan lain, harus memperhatikan 5 kekuatan kompetitif. Berikut ini penjelasan mengenai lima competitif force dalam suatu bisnis yaitu:
1. Ancaman Pendatang Baru (Threat of New Entrants)
Ancaman pesaing tidak hanya datang dari para kompetitor lama. Seiring dengan berkembangnya usaha, muncul juga ancaman dari para pesaing baru yang memiliki kompetensi dibidang yang sama. Masuknya pemain baru dalam industri akan membuat persaingan menjadi ketat yang pada akhirnya dapat menyebabkan turunnya laba yang diterima bagi semua perusahaan. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah pendatang baru untuk ikut berkompetisi dalam persaingan usaha sejenis. BTH
2. Ancaman Produk atau Jasa Pengganti (Threat of Substitutes)
Merupakan barang atau jasa yang dapat menggantikan produk sejenis. Adanya produk atau jasa pengganti akan membatasi jumlah laba potensial yang didapat dari suatu industri. Makin menarik alternatif harga yang ditawarkan oleh produk pengganti, makin ketat pembatasan laba dari suatu industri. Sehingga dengan semakin banyak ragam barang dan jarang, terciptanya produk pengganti juga mempengaruhi pendapatan dari perusahaan. Hal ini berkaitan dengan apakah konsumen memiliki pilihan lain terhadap produk yang ada
3. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli (Bargaining Power Of Customer)
Daya tawar pembeli pada industri berperan dalam menekan harga untuk turun, serta memberikan penawaran dalam hal peningkatan kualitas ataupun layanan lebih, dan membuat kompetitor saling bersaing satu sama lain. Proses penawaran terkadang melebihi atau berada posisi tingkat paling bawah. Janganlah kiranya harga yang di tawarkan sama dengan biaya produksi karena jika hal ini terjadi, maka perusahaan tersebut akan mengalami kerugian. Sebagai akibat jangka panjang, maka perusahaan tersebut akan menurunkan kualitas dari produk yang di produksi. Dengan rendahnya kualitas, maka tingkat kompetisi perusahaan tersebut akan menurun. Hal ini berkaitan dengan kemampuan konsumen untuk dapat mempengaruhi harga jual barang sehingga menjadi lebih rendah
4. Kekuatan Tawar menawar Pemasok (Bargaining Power Of Suplier)
Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar terhadap pembeli dalam industri dengan cara menaikkan harga atau menurunkan kualitas produk atau jasa yang dibeli. Perusahaan berusaha mendapatkan harga semurah mungkin dengan kualitas yang tinggi. Jika perusahaan memperoleh pemasok yang demikian, maka perusahaan tersebut akan memperoleh kompetisi yang baik di bandingkan dengan perusahaan yang baik
5. Pesaing Antar Kompetitor Dalam Industri Yang Sama (Rivalry Of Competitor)
Menurut Porter persaingan antar pesaing dalam industri yang sama ini menjadi pusat kekuatan persaingan. Kompetitor dalam hal ini adalah pemain yang menghasilkan serta menjual produk sejenis, yang bersaing merebutkan pasar. Banyak dari perusahaan lain yang bergerak pada bidang yang sama. Saat ini tidak hanya berkompetisi pada harga saja, tetapi telah berkembang jauh lagi. Persaingan pada bidang pelayanan kualitas, maupun pelayanan purna jual dari produk yang di tawarkan. Semakin banyak kompetitor, suatu perusahaan makin berjuang keras untuk memperebutkan pasar.
2.3 Teori Entitas
Menurut Belkaoui (2000:175) teori entitas/kesatuan memandang entitas sebagai sesuatu yang terpisah dan berbeda dari orang yang memberikan modal kepada entitas/kesatuan tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut sebagai pusat perhatian pada sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini maka kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban pelaporan keuangan. Secara sederhana, unit bisnis merupakan pusat kepentingan akuntansi. Unit bisnis memiliki sumber daya perusahaan dan bertanggung jawab terhadap pemilik maupun kreditor.
Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terutama pasal 51 ayat 2 dan ayat 3, telah menerapkan teori maupun konsep entitas. Pasal dari undang-undang tersebut menyatakan bahwa tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berdasar pada ketentuan hukum diatas, maka dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibakukan dan dipertegas eksistensi entitas pelaporan dan entitas akuntansi, sebagai berikut:
a) Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
b) Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan.
Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, pada umumnya bercirikan (PSAP 11 Paragraf 14 Tentang Entitas Pelaporan) 1) Entitas tersebut dibiayai oleh APBN atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran, 2) Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan, 3) Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat, dan 4) Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.
Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 71 Tahun 2010 PSAP 11 paragraf 15-17 tentang Entitas akuntansi yang menyatakan ” Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan”. Setiap unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan ). Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Adapun komponen laporan keuangan pokok terdiri dari (PSAP 11 Paragraf 7 tentang Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian):
a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
c. Neraca
d. Laporan Operasional (LO)
e. Laporan Arus Kas (LAK)
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
g. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)
BLU menyelenggarakan pelayanan umum, memungut dan menerima serta membelanjakan dana masyarakat yang diterima berkaitan dengan pelayanan yang diberikan tetapi tidak berbentuk badan hukum sebagaimana kekayaan negara yang dipisahkan (PSAP 11 Paragraf 18-21 Tentang BLU). BLU selaku penerima anggaran belanja pemerintah (APBN) adalah entitas akuntansi, yang laporan keuangannya dikonsolidasikan pada entitas pelaporan secara organisatoris yang membawahinya. Selain itu BLU merupakan satuan kerja pelayanan walaupun bukan berbentuk badan hukum yang mengelola kekayaan negara yang dipisahkan, BLU adalah entias pelaporan. Konsolidasi laporan keuangan BLU pada kementerian/lembaga yang secara organisatoris membawahinya dilaksanakan setelah laporan keuangan BLU disusun menggunakan standar akuntansi yang sama dengan stnadar akuntansi yang dipakai oleh organisasi yang membawahinya. Konsolidasi yang dimaksud oleh pernyataan standar ini dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya atau yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi dengan entitas akuntansi lainnya, dengan mengeliminasi akun timbal balik.
2.3.1 Konsep Entitas
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum yang terdiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masing-masing kementerian negara atau lembaga di lingkungan pemerintah pusat dan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan. Dalam penetapan entitas pelaporan perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
BTH BPPT dengan membentuk entitas baru menjadi BLU diberikan kebebasan otonomi pengelolaan operasionalnya. Secara sederhana entitas BLU dapat didefinisikan sebagai unit organisasi yang bukan bagian divisi atau direktorat dari kementerian/lembaga dan bukan sebagai entitas korporat sebagaimana dikemukan oleh Talbot et al., 2000; Pollit et al., 2004; dan Koen Verhoest et al., 2010 dalam Lukman (2013 :75-76) :
a) Perpanjangan tangan dari rantai hierarkis kementerian negara atau departemen. Unit organisasi tersebut juga bukan divisi, direktorat kementerian negara, atau depertemen tetapi sebagiannya secara struktural terpisah dari hierarkis kementerian. Dalam melakukan aktivitas organisasi ini bukanlah badan yang benar-benar independen dari kementerian baik itu secara individu maupun kolektif. Kementerian tetap bertanggung jawab terhadap semua aktivitas entitas/agensi
b) Melaksanakan tugas-tugas publik pada level nasional (seperti penyediaan layanan, peraturan dan sertifikasi) tapi bukan badan atau organisasi dengan tujuan utama komersial atau boleh dibilang bukan merupakan badan usaha milik negara (BUMN)
c) Tunduk kepada administrasi dan hukum publik. Eksistensi organisasi ini masih melekat dengan hukum publik dan oleh karenanya secara keseluruhan bukan merupakan badan hukum privat yang tersendiri
d) Didanai sebagian atau seluruhnya oleh anggaran negara maupun juga dari pendapatan sendiri, tetapi negara masih bertanggung jawab terhadap kondisi keuangan organisasi entitas/agensi
e) Dalam hal personal pegawainya sebagian besar dari pegawai negeri dan juga berasal dari bukan pegawai negeri
f) Memiliki derajat otonom (pembuatan keputusan) maupun diskresi yang lebih besar dari instansi birokrasi biasa baik itu dalam hal kebijakan maupun manajerial. Derajat otonomi atau kebebasan manajerial ini meliputi keuangan, organisasi, maupun personalia yang dilakukan oleh entitas/agensi.
2.4 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan
2.4.1 Entitas Akuntansi
Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Dalam hal pelaksanaan anggaran, setiap kementerian negara/lembaga selaku pengguna anggaran/barang menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan yang meliputi transaksi pendapatan, belanja, aset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya. Pembentukan dan penunjukan unit akuntansi keuangan maupun barang, diperlukan adanya struktur organisasi unit akuntansi. Pencantuman struktur organisasi dalam peraturan menteri keuangan merupakan pedoman bagi kementerian atau lembaga dalam pembentukan dan penunjukan unit akuntansi. Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi disesuaikan dengan struktur organisasi pada kementerian negara atau lembaga.
Pembentukan struktur organisasi unit akuntansi pada satuan kerja di lingkungan BPPT berpedoman pada Peraturan Kepala BPPT Nomor 176/KP/BPPT/V/2011 pasal 24 menyataka bahwa bagan struktur organisasi unit akuntansi dengan penanggungjawabnya masing-masing UAKPA pada lampiran IIA dan IIB, UAPPA-W pada lampiran III, UAPPA-E1 pada lampiran IV dan UAPPA pada lampiran V. Khusus struktur organisasi unit akuntansi tingkat UAPPA-W mengacu kepada pasal I dan II peraturan kepala BPPT Nomor 008 tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan kepala BPPT Nomor 176 tahun 2011.
UAKPA, memiliki tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan akuntansi keuangan di lingkungan satuan kerja dengan fungsi menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. UAPPA-W, memiliki tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan akuntansi pada tingkat kantor wilayah atau unit kerja lain yang ditetapkan sebagai UAPPA-W dengan fungsi menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkal dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. UAPPA-E1, memiliki tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat eselon 1 yang ditetapkan sebagai UAPPA-E1 dengan fungsi menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan. UAPPA, memiliki tugas dan tanggungjawab menyelenggarakan akuntansi keuangan pada tingkat kementerian/lembaga yang ditetapkan sebagai UAPA dengan fungsi menyelenggarakan akuntansi keuangan, menyusun dan meyampaikan laporan keuangan secara berkala dan memantau pelaksanaan akuntansi keuangan.
2.4.2 Entitas Pelaporan
Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. BPPT adalah merupakan salah satu entitas pelaporan pemerintah pusat wajib menyampaikan laporan konsolidasian ke kementerian keuangan dalam hal ini departemen keuangan. Laporan keuangan yang disusun inilah yang nantinya akan diperiksa dan diaudit oleh Badan Pemeriksa keuangan (BPK). BPK melakukan audit di BPPT setiap tahunnya dan dari audit tersebut akan menghasilkan sebuah laporan berupa opini BPK.
BTH menyusun laporan keuangan dengan tujuan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan dalam satu kurun waktu tertentu (periode tahunan). Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam RKAKL, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membantu menentukan ketaatan BTH terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BTH menyajikan laporan keuangan sebagai sarana akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan anggaran.
BTH merupakan salah satu satuan kerja di lingkungan BPPT wajib menyampaikan pertanggungjawaban dan harus menyusun laporan keuangan yang meliputi :
1. Laporan Realisasi Anggaran
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama periode 1 januari sampai 31 desember 2017. Realisasi pendapatan negara (PNBP) pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.618.677.320, sedangkan realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 123.755.013.148 atau mencapai 97,23 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 127.020.635.135
2. Neraca
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : a) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, b) kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan c) ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Neraca BTH tentang posisi nilai aset per 31 desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.299.020.635.135.
3. Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 desember 2017 sebesar Rp. 5.211.326.450 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 22.590.310.152 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. 17.378.983.702, surplus kegiatan non operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp. 175.987.305 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 17.202.996.397.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 januari 2017 sebesar Rp. 170.871.272.831, dikurangi defisit-LO sebesar Rp. 17.202.996.397 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp. 1.027.193.115.729 dan transaksi antar entitas sebesar Rp. 118.159.242.972 sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 desember 2017 adalah senilai Rp. 1.299.020.635.135.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. CALK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintah serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk periode tanggal 31 desember 2017, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Penyajian neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.
2.5 Akuntansi Organisasi Sektor Publik
Reformasi akuntansi sektor publik ditandai lahirnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu : a) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang memuat kekuasaan pengelolaan keuangan negara, penyusunan atau penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN, hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan Bank Indonesia. Reformasi dibidang keuangan negara ini mendorong lahirnya standar akuntansi pemerintah (SAP) PP No. 24 tahun 2005, b) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, c) UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuanga Negara, d) PP No. 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLU, e) PP No. 8 tahun 2006 Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan f) PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
Akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Sektor publik adalah semua yang berhubungan dengan kepentingan publik dan tentang penyediaan barang dan jasa yang ditujukan untuk publik, dibayarkan melalui pajak dan pendapatan negara lain-lain yang sudah diatur dalam hukum. (Sujarweni, 2015:1).
Akuntansi sektor publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen dibawahnya. Salah satu organisasi sektor publik adalah Instansi pemerintah. Instansi pemerintah merupakan organisasi sektor publik yang berbentuk pemerintahan dalam suatu negara terdiri dari a) Pemerintah Pusat termasuk didalamnya adalah kementerian atau lembaga dan b) Pemerintah Daerah.
Upaya untuk menilai akuntabilitas tersebut adalah dilakukannya reformasi anggaran sektor publik. Reformasi sektor publik dari sistem tradisional menuju sistem berorientasi hasil memiliki suatu kompleksitas. Hasan Ouda (2015) , dalam ‘Results-Based Systems are the Path Towards Results-Oriented’, merangkum dua belas (12) prinsip dari penerapan pemerintahan yang berorientasi hasil yaitu: 1) Fokus pengelolaan pada hasil, 2) penciptaan nilai dari sumber daya yang tersedia, 3) anggaran untuk hasil (output/outcomes), 4) akuntabilitas berorientasi outcomes atau hasil (result), 5) mengelola sumber daya ekonomi secara total, 6) pengukuran kinerja operasional pada tingkat ekonomi, efisiensi dan efektifitas, 7) audit dilakukan pada kinerja pemerintahan, 8) laporan disusun terkait sumber daya ekonomi total dan kinerja pemerintah, 9) terdapat sistem kuat yang menghubungkan antara perencanaan, kebijakan, penganggaran, manajemen keuangan, sistem manajemen kinerja, 10) sentralisasi tujuan (objectives) dan mendesentralisasikan pengelolaan, 11) mendorong kolaborasi antara dan di internal bagian Pemerintah dan 12) adanya hubungan antara sumber daya dengan hasil untuk pengembangan keputusan penganggaran.
Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kerja yang hendak dicapai pada periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Penganggaran sektor publik berkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Prosesnya dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran sektor publik dibuat untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menentukan tingkat kebutuhan masyarakat terjamin.
Balai Teknologi Hidrodinamika sebagai organisasi sektor publik berorientasi pada kepentingan publik, serta tidak berorientasi pada laba sebagai tujuan akhirnya. BTH sesuai tugas pokok dan fungsinya melakukan pelayanan publik berupa layanan jasa pengujian model uji kapal untuk kepentingan dibidang kemaritiman/kelautan. BTH dalam melakukan pengelolaan anggarannya agar dapat meningkatkan pelayanan dan menjalankan aktivitasnya perlu menganut konsep value for money, dimana value for money merupakan konsep pengelolaan yang mendasarkan pada 5 elemen utama, yaitu 1) elemen ekonomi, dapat memperoleh input dengan kualitas yang baik dengan harga yang rendah, 2) efisiensi, dapat memperoleh hasil capaian output yang maksimal dengan input yang minimal dan berkualitas baik, 3) efektivitas, dapat mencapai target yang sesuai dengan program yang sudah dianggarkan, 4) keadilan, dapat memberikan pelayanan publik yang maksimal dan kesejahteraan ekonomi yang baik, dan 5) pemerataan, dapat menggunakan uang publik untuk kepentingan publik, bukan kepentingan golongan tertentu.
BTH untuk dapat menciptakan efisiensi produksi dan pelayanan jasa teknologi publik perlu mempertanggungjawabkan akuntabilitas anggarannya. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik tersebut dibelanjakan, akan tetapi meliputi kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut harus dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien. Akuntabilitas publik juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang dan direncanakan akan dilaksanakan oleh BTH. Dalam meningkatkan kinerja BTH, penerapan akuntabilitas berhubungan dengan penggunaan kebijakan administratif yang sehat dan legal, juga harus bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat atas bentuk akuntabilitas formal yang ditetapkan (Mahsun, 2006:84). Bentuk akuntabilitas penggunaan anggarannya, maka perlu dilakukan pengukuran atas kinerjanya.
Menurut Mardiasmo (2009:121) Pengukuran kinerja adalah faktor penting di dalam suatu organisasi, termasuk juga untuk organisasi sektor publik. Selain anggaran sektor publik, Pengukuran kinerja sangat diperlukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan tepat sasaran. Pengukuran kinerja organisasi sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam pemberian pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumber daya dan pembuatan keputusan. Ketiga, untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.
Perbaikan komunikasi kelembagaan akan memberikan proses pemberian informasi dan penjelasan yang cukup atas aktivitas dan kinerja finansial organisasi (BTH) pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut dapat terpenuhi. Perwujudan akuntabilitas kinerja organisasi (BTH) berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP). BTH sebagai organisasi sektor publik menyediakan layanan jasa teknologi langsung kepada masyarakat dibidang kemaritiman. Pada hakekatnya pelayanan publik merupakan tugas utama administrasi negara yang dilakukan oleh aparatur Negara. Pemerintah harus bisa menyediakan pelayanan yang baik dalam memenuhi hak setiap warga Negara. Setiap warga negara mempunyai keinginan agar mendapatkan pelayanan publik yang memiliki kualitas , selain itu juga harus memiliki standar mutu untuk mengukur keberhasilan kinerja.
Keberhasilan kinerja diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pemerintah membutuhkan tolak ukur dengan menggunakan kinerja untuk mencapai good governance. Good governance merupakan kunci utama sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pemantauan kinerja manajemen. Selain itu, hal penting lainnya adalah sejauh mana pemerintah mengelola fungsi-fungsi tersebut, sehingga menghasilkan barang dan jasa yang ekonomis, efektif dan efisien. Pengukuran ini dapat memberikan gambaran tentang keadaan BTH secara keseluruhan, meningkatkan daya saing, memberikan umpan balik, mendukung proses strategi, serta membantu dalam mencapai visi dan misi organisasi BTH
2.6 Badan Layanan Umum
Konsep BLU diimplementasikan dengan diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang membingkainya. Dimulai dengan UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pada pasal 1 ayat 23 disebutkan bahwa ” Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas”. Pengertian BLU ini kemudian diadopsi kembali dalam peraturan pelaksanaannya yaitu dalam PP No. 23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU pasal 1 ayat 2 yang berbunyi ” Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya di sebut PPK-BLU adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya”.
Dengan demikian, penerapan BLU dapat memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Praktek bisnis yang sehat tersebut tertuang dalam PP No.23 Tahun 2005 pada pasal 1 ayat 12 yang berbunyi sebagai berikut: ” Penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan”. Organisasi harus memperhatikan keserasian antara ukuran organisasi dengan beban tugas, kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki, sehingga mampu memberikan layanan yang bermutu kepada masyarakat sesuai tugas dan fungsinya.
2.6.1 Dasar Peraturan Perundang-Undangan Badan Layanan Umum
BLU telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengaturnya, diantaranya UU No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. UU No 1 Tahun 2004 ini merupakan koridor baru bagi penerapan pola pengelolaan BLU yang berbasis pada hasil atau kinerja. Pada pasal 1 ayat 23 dan diperkuat pada pasal 68 dan 69 pada UU tersebut secara jelas mengatur tentang BLU. Selanjutnya pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah yaitu PP No 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang selanjutnya di sebut PPK-BLU. Selanjutnya PP No. 23 tahun 2005 di revisi menjadi PP No. 74 Tahun 2012, adapun penyempurnaan atas revisi peraturan pemerintah ini adalah a) Penetapan tarif BLU,b) Standar biaya dalam penyusunan RBA, c) Pengalokasian anggaran BLU pada RK-K/L, d) Penerimaan hasil penjualan aset tetap sebagai hasil dari pemindahtanganan aset dan e) pengangkatan dan pemberhentian tenaga profesional non PNS sesuai kebutuhan BLU dengan mempertimbangkan efisisensi dan produktivitas. Pada tahun 2007, terbitlah Permenkeu No.119/PMK.05/2007 tentang Tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PK BLU.
PP No. 23 Tahun 2005 yang selanjutnya direvisi menjadi PP No. 74 Tahun 2012, Permenkeu No.119/PMK.05/2007, teori enterprise dan teori entitas akan digunakan sebagai alat analisis untuk menjawab rumusan dan tujuan penelitian berjudul Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik.
2.6.2 Persyaratan BLU
Satuan kerja pemerintah pusat (satker) dapat menerapkan Pengelolaan Keuangan BLU apabila tugas operasionalnya melakukan pelayanan publik dibidang penyediaan barang dan jasa seperti pelayanan bidang kesehatan seperti rumah sakit, bidang pendidikan seperti universitas, pelayanan jasa penelitian dan pengujian, pelayanan lisensi, instansi yang mengelola wilayah atau suatu kawasan seperti kawasan ekonomi terpadu dan instansi yang mengelola dana khusus seperti dana UKM dan dana bergulir. Kesempatan menjadi BLU dapat diberikan kepada instansi dilingkungan pemerintah yang telah memenuhi persyaratan substantif, teknis dan administratif sesuai PP No. 23 Tahun 2005 Pasal 4.
1. Persyaratan Substantif, apabila menyelenggarakan layanan umum yang berhubungan dengan :
a. Penyediaan barang dan/atau jasa layanan umum, seperti pelayanan dibidang kesehatan, penyelenggaraan pendidikan serta pelayanan jasa penelitian dan pengembangan (litbang)
a. Pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum; da/atau
b. Pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat, seperti pengelola dana bergulir untuk usaha kecil dan menengah
2. Persyaratan Teknis, yaitu :
a. Kinerja pelayanan dibidang pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU sebagaimana direkomendasikan oleh Menteri/pimpinan lembaga/kepala SKPD sesuai kewenangannya, dan
b. Kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan adalah sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan pendapatan BLU
3. Persyaratan Administratif
Persyaratan administratif terdiri dari :
a. Pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat. Pernyataan tersebut disusun sesuai format yang tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.05/2007 dan bermaterai serta ditanda tangani oleh pimpinan satker instansi pemerintah yang mengajukan usulan untuk menetapkan BLU dan disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait.
b. Pola tata kelola yang baik, merupakan peraturan internal satker yang menetapkan:
? Organisasi dan tata laksana, yang memuat antara lain struktur organisasi, prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang logis, ketersediaan dan pengembangan sumberdaya manusia
? Akuntabilitas, yaitu mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada satuan kerja instansi pemerintah bersangkutan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik, meliputi akuntabilitas program, kegiatan dan keuangan
? Transparansi, yaitu adanya kejelasan tugas dan wewenang dan ketersediaan informasi kepada publik
c. Rencana Strategis Bisnis (RSB), merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai 5 tahun, yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul dan memuat/mecakup :
? Visi, gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
? misi, sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
? Program strategis, program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin akan timbul
? Kesesuaian visi, misi, program, kegiatan dan pengukuran pencapaian kinerja
? Indikator kinerja 5 tahunan berupa indikator pelayanan, keuangan, administrasi dan sumber daya manusia
? Pengukuran pencapaian kinerja, pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan apakah hasil kegiatan tahun yang sedang berjalan dapat tercapai dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.
d. Laporan keuangan pokok; terdiri atas laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan SAP. Untuk satker yang sebelumnya telah memiliki DIPA sendiri, menyusun laporan keuangan berdasarkan SAP yang dihasilkan dari sistem akuntansi instansi (SAI)
e. Standar Pelayanan Minimum; merupakan ukuran pelayanan yang harus dipenuhi oleh satker, yang ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga dalam rangka penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan dan kesetaraan layanan serta kemudahan memperoleh layanan. SPM sekurang-kurangnya mengandung unsur
? Jenis kegiatan atau pelayanan yang diberikan oleh satuan kerja, jenis kegiatannya merupakan pelayanan yang diberikan oleh satker baik pelayanan kedalam (satker itu sendiri) maupun pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Jenis kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari satker yang bersangkutan
? Rencana pencapaian SPM, satuan kerja menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan peraturan yang ada
? Indikator pelayanan, SPM menetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM
? Ditanda tangani pimpinan satuan kerja yang bersangkutan dan Menteri/Pimpinan Lembaga
f. Laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen, merupakan laporan auditor tahun terakhir sebelum satuan kerja instansi pemerintah yang bersangkutan diusulkan untuk menerapkan BLU. Dalam hal satuan kerja instansi pemerintah tersebut belum pernah diaudit, satuan kerja dimaksud harus membuat pernyataan bersedia untuk diaudit secara independen yang disusun dengan mengacu pada formulit yang telah ditetapkan.
Instansi pemerintah yang telah memenuhi ketiga persyaratan tersebut kemudian ditetapkan sebagai satuan kerja BLU oleh Menteri Keuangan/Gubernur/Walikota/Bupati. Penetapan yang diberikan dapat berupa status BLU secara penuh apabila ketiga persyaratan diatas (substantif, teknis dan administratif) telah dipenuhi secara memuaskan, sedangkan status BLU bertahap diberikan apabila persyaratan substantif dan teknis terlah terpenuhi tetapi persyaratan admnistratif belum terpenuhi secara memuaskan.
2.7 Penelitian Terdahulu
Penelitian Indarto Waluyo (2011) berjudul Badan Layanan Umum : Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah. Penelitian ini membahas tentang salah satu alternatif untuk mendorong peningkatan pelayanan publik adalah dengan mewiraswastakan pemerintah. Mewiraswastakan pemerintah (enterprising the government) adalah paradigma yang memberi arah yang tepat bagi pengelolaan keuangan sektor publik, seperti yang diamanatkan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dengan dikeluarkannya undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara membuka celah baru bagi penerapan anggaran berbasis kinerja di lingkungan instansi pemerintah. Dalam undang-undang tersebut, instansi pemerintah yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat menerapkan pengelolaan keuangan yang fleksibel dengan menonjolkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas. Satuan kerja tersebut bernama Badan Layanan umum (BLU). Untuk menjadi BLU instansi pemerintah harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, teknis dan administratif.
Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Budi Waluyo (2014) berjudul Analisis Permasalahan pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi PPK BLU belum berjalan secara efektif dikarenakan tarik menarik kepentingan antar pelaku kebijakan yaitu kementerian keuangan, kementerian teknis dan satuan kerja BLU; konten PPK BLU yang kurang memperhatikan prinsip fleksibilitas dan kemudahan bagi BLU; serta lingkungan kepemerintahan yang menunjukkan kuatnya kultur birokasi dalam pengelolaan keuangan dan secara konsisten melaksanakan prosedur keuangan dengan rujukan pada peraturan yang berlaku umum bagi satuan kerja instansi pemerintah; sehingga temuan pada ketiga elemen tersebut mengakibatkan implementasi PPK BLU belum memberikan manfaat yang optimal bagi BLU dan masyarakat.
Penelitian Darwanis dan Desi Dwi Mahyani (2009) berjudul Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, memberikan temuan empiris bahwa kapasitas sumber daya manusia signifikan mempengaruhi timeliness pelaporan keuangan. Serta pemanfaatan teknologi informasi signifikan mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah.
Kemudian Penelitian Tika Sari Sandra Waworuntu (2013) berjudul Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado mengambil permasalahan mengenai penyusunan anggaran dapat digunakan sebagai alat pengendalian manajemen di rumah sakit tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran di rumah sakit sudah cukup efektif. Penyusunan anggaran yang digunakan menggunakan pendekatan sistem perencanaan, program dan anggaran terpadu (PPBS). Hal ini terlihat dari bagaimana proses penyusunan anggaran sampai dengan tahap pelaporannya sesuai dengan karakteristik PPBS dimana pendekatannya dirumuskan dalam bentuk program atau aktivitas dari visi, misi dan tujuan yang terdapat dalam dokumen perencanaan.
Penelitian Lia G. Partakusuma (2014) berjudul Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan umum Pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A Di Jawa Dan Bali. Hasil penelitian ini terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 rumah sakit vertikal tipe A di Jawa dan Bali. Perbedaan tersebut adalah perbedaan pencapaian kelengkapan persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 unsur tata kelola BLU sesuai PP 23 tahun 2005 yang meliputi 12 faktor terkait peningkatan mutu pelayanan yaitu budaya korporat, penetapan BLU, hospital by laws, renstra ; RBA, pengembangan layanan, pengadaan barang dan jasa, standar pelayanan, penetapan tarif, pejabat pengelola, penetapan remunerasi, kepegawaian, pembinaan dan pengawasan.
Leny Sulanjari (2016) dalam penelitiannya berjudul Implementasi Standar Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan Menurut Teori Kontinjensi Luder. Hasil penelitian ini menunjukkan implementasi laporan keuangan BLU Unsoed secara umum telah sesuai dengan peratutan yang berlaku. Aplikasi dari model teori Luder (1992) yang disesuaikan terhadap kebutuhan PSAP tentang penyajian laporan keuangan BLU terdiri atas stimuli berupa inefisiensi terhadap sumberdaya BLU; variabel struktural produsen informasi berupa pemahaman dan kepatuhan BLU terhadap peraturan serta kinerja BLU; variabel struktural pengguna informasi berupa interpretasi laporan keuangan BLU; serta hambatan informasi berupa ketentuan pada PP No. 23 Tahun 2005 pasal 26 ayat 2, sistem dan aplikasi yang mengakomodir serta sosialisasi dan pelatihan bagi SDM pelaporan keuangan BLU.
Tabel 2.7.1 Penelitian Terdahulu
Peneliti Judul Metode Penelitian Hasil Penelitian
Indarto Waluyo (2011) Badan Layanan Umum Sebuah Pola Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Di Satuan Kerja Pemerintah Penelitian kualitatif deskriptif yakni memberikan gambaran tentang pola baru pengelolaan keuangan di satuan kerja pemerintah Instansi pemerintah untuk dapat menjadi BLU harus memenuhi tiga persyaratan pokok, yaitu persyaratan substantif, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.
Budi Waluyo (2014) Analisis Permasalahan Pada Implementasi Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Penelitian kualitatif untuk mendapatkan pemahaman atas fenomena empirik yang utuh terkait implementasi PPK BLU. Implementasi PPK BLU belum berjalan secara efektif sehingga belum memberikan manfaat yang optimal bagi BLU dan masyarakat.
Darwanis dan Desi Dwi Mahyani (2009) Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Tehnologi Informasi Dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Penelitian Kuantitatif dengan variabel sumber daya manusia, teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterhandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah kapasitas sumber daya manusia, Teknologi informasi dan pengendalian intern mempengaruhi keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah
Tika Sari Sandra Waworuntu (2013) Evaluasi Penyusunan Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Manajemen BLU RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado Penelitian deskriptif, yakni perbandingan antara teori, konsep, standar atau arsip yang berlaku dengan praktek Penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian manajemen berjalan secara efektif karena disusun dari mulai perencanaan sampai tahap pelaporan tersusun dengan baik
Lia G.Partakusuma (2014) Evaluasi Tata Kelola Rumah Sakit Badan Layanan umum Pada 4 Rumah Sakit Vertikal Kelas A Di Jawa Dan Bali Penelitian kualitatif, bertujuan mengetahui kondisi tata kelola RS BLU dibandingkan dengan persyaratan tata kelola BLU yang tercantum dalam PP No.23 Tahun 2005 Terdapat perbedaan implementasi pada ke 4 rumah sakit tipe A di Jawa dan Bali. Perbedaan tersebut tentang persyaratan dokumen tata kelola serta perbedaan pada 4 unsur BLU sesuai PP No. 23 tahun 2005.
Leny Sulanjari (2016) Implementasi Standar Akuntansi Pada Badan Layanan Umum Pendidikan Menurut Teori Kontinjensi Luder Penelitian studi kasus berdasarkan model Kontinjensi Luder (1992) dengan pendekatan fenomenologi Implementasi pelaporan keuangan BLU Unsoed secara umum telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan menerapkan model teori kontinjensi Luder (1992) yang disesuaikan terhadap kebutuhan PSAP.

Sepanjang pengetahuan penulis, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis adalah sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian yang sama tentang rintisan satuan kerja menjadi BLU dalam perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik, terutama penggunaan enterprize dan entitas teory serta subjek penelitian.

BAB III
METODE PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pendekatan penelitian dengan pemaparan secara deskriptif yang berusaha mendiskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang, dimana peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi fokus perhatiannya untuk kemudian dijabarkan. Penelitian dilakukan dalam kondisi tertentu yang ada dalam kehidupan nyata (alamiah) dengan maksud menginvestigasi dan memahami suatu fenomena, mengenai apa yang terjadi, mengapa bisa terjadi dan bagaimana terjadinya fenomena tersebut dikenal dengan istilah penelitian kualitatif (Chariri, 2009). Penelitian kualitatif ditujukan untuk membuat fakta mudah dimengerti dan bila memungkinkan dapat menghasilkan hipotesis baru (sesuai modelnya). Pada intinya penelitian kualitatif berdasarkan pada konsep “going exploring” yang melibatkan in depth and case-oriented study atas kasus tunggal maupun sejumlah kasus (chariri, 2009)
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus jenis studi komparatif karena peneliti ingin mendapatkan deskripsi yang jelas dan mendalam tentang komparasi peraturan perundang-undangan dengan kondisi yang ada dilokasi penelitian tentang kesiapan BTH BPPT menjadi BLU. Menurut Yin (1994:21) tidak cukup jika pertanyaan studi kasus hanya menanyakan “apa” (what), tetapi juga “bagaimana” (how) dan “mengapa” (why). Pertanyaan “apa” dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan deskriptif (deskriptive knowledge), “bagaimana” untuk memperoleh pengetahuan eksplanatif (explanative knowledge) dan “mengapa” untuk memperoleh pengetahuan eksploratif (explorative knowledge). Yin menekankan penggunaan pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa”, karena kedua pertanyaan tersebut dipandang sangat tepat untuk memperoleh pengetahuan yang mendalam tentang gejala yang dikaji.
Selain itu, bentuk pertanyaan akan menentukan strategi yang digunakan dalam memperoleh data. Pendekatan studi kasus sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian yang bertujuan mengungkap hal-hal yang spesifik, unik dan mendetail dalam kondisi natural yang tidak dapat diungkap oleh studi yang lain. Studi kasus merupakan analisis terhadap single unit secara mendalam yang holistic serta exhaustive serta memiliki karakteristik yang penuh arti dari kejadian nyata. Selain itu, penelitian dengan metode studi kasus sangat tepat digunakan untuk mendapatkan deskripsi yang mendalam tentang suatu peristiwa dengan nuansa yang terikat dengan tempat dan waktu. Jenis pendekatan yang digunakan adalah studi kasus secara deskriptif, yaitu perbandingan antara teori, konsep, standar atau arsip yang berlaku dengan praktek yang ada di dalam organisasi kemudian diambil kesimpulan dan saran dari hasil perbandingan tersebut.
3.2 Fokus dan Lokasi Penelitian
Fokus utama penelitian ini adalah tentang analisa kesiapan BTH BPPT menjadi BLU. Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang penelitian tentang regulasi, konsep dan alasan menjadi BLU, maka BTH BPPT dituntut bukan hanya menyelenggarakan layanan publik dalam bidang layanan jasa uji model kapal saja, tetapi juga dituntut harus efektif dan efisien.
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di BTH BPPT Surabaya. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi ini yaitu, keterlibatan langsung peneliti sebagai staf di lokasi penelitian sehingga memudahkan dalam mengakses data dan informasi yang dibutuhkan. Hal ini penting mengingat ketersediaan akses merupakan salah satu faktor utama dalam melakukan penelitian kualitatif. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat tema tentang kesiapan BTH BPPT menjadi BLU.
3.3 Desain Penelitian
3.3.1 Jenis Data
Menurut Lofland dan Lofland (1984) dalam Moleong (2014:157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Menurut Sugiono (2015: 137) secara garis besar jenis data dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder, seperti penjelasan sebagai berikut :
A. Data primer
Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan yang telah ditentukan. Informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang memiliki tugas dan wewenang dalam membantu proses kesiapan BTH BPPT Surabaya menjadi BLU. Peneliti dalam penelitian ini tidak pasif tetapi aktif sehingga peneliti juga berperan dalam situasi tertentu terhadap obyek penelitian mengingat peneliti menjadi merupakan salah satu staf di lokasi penelitian.
B. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara atau melalui media perantara. Data sekunder didapat dari dokumen-dokumen yang sudah tersedia seperti data aset, data pegawai dan data keuangan serta data-data lain yang dapat mendukung kesiapan BTH BPPT menjadi BLU.
3.3.2 Teknik Pengumpulan Data
Menurut Satori ; Komariah (2011:25) terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan pada penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara, observasi partisipasi, studi dokumentasi dan triangulasi. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain :
A. Analisis Dokumen
Analisis dokumentasi merupakan suatu proses untuk memperoleh data-data tertulis yang terkait dengan proses kesiapan menjadi BLU. Menurut Moleong (2014:159-160), menyatakan bahwa sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, arsip, dokumen pribadi dan dokumen resmi. Adapun dokumen utama yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya : 1) UU No. 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, 2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, 3) UU No.15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 4) PP No. 23 Tahun 2005 tentang PPK-BLU, 5) PP No. 74 Tahun 2012 tentang Perubahan PP No. 23 Tahun 2005, 6) Dokumen PUI ,7) Dokumen BMN BTH BPPT, 8) Dokumen SDM BTH BPPT, 9) Dokumen Keuangan BTH BPPT dan 10) Dokumen-dokumen lainnya.
B. Wawancara dan Diskusi
Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi lisan dari para informan secara langsung. Peneliti, secara teknis mengadakan wawancara sesuai panduan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Peneliti mengajukan sejumlah pertanyaan yang mengandung jawaban atau komentar dari informan secara bebas. Peneliti pada saat menemukan informasi baru dari hasil wawancara, maka peneliti berusaha untuk mengembangkan pertanyaan dari yang sudah tersusun sebelumnya sehingga wawancara yang terjadi tidak terstruktur secara ketat dan dapat dilakukan berulang-ulang. Wawancara berlangsung secara informal sehingga pewawancara tidak mempengaruhi pandangan, pendapat, sikap dan keyakinan informan. Penambahan dan wawancara dengan informan dianggap cukup apabila data yang diperoleh sudah tidak dapat memberikan informasi baru bagi perkembangan penelitian. Informan kunci yang dipilih dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan rencapa kesiapan BTH BPPT menjadi BLU, antara lain :
1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
2. Kasie Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi
3. Koordinator SDM
4. Bendahara Keuangan
5. Petugas BMN
Berikut tabel tentang daftar narasumber dalam penelitian ini meliputi nama, nip, jabatan dan usia.

Tabel 3.3.2.1 Narasumber
NO NAMA NIP USIA JABATAN
1 Rony Witjaksono, ST.,MM.,MT 197007151995031001 48 KaSubbag TU
2 Mochammad Nasir, ST.,MT 197308061997031004 45 Kasie Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi
3 Ir. Mochamad Guruh Gatot Santosa 196212051989101001 56 Koordinator SDM
4 Isna Fatriani, SE., MA 198011052008102001 38 Bendahara Keuangan
5 Ferry Murianto, S.Pi 197310302009101001 45 Petugas BMN
6 Dra. Rin Retnowati, MM — — Widyaiswara BPKP

C. Pengamatan
Metode pengamatan digunakan dengan tujuan mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada obyek penelitian saat keadaan atau situasi alami yang sedang berlangsung. Hal ini dimaksudkan agar diperoleh data yang lebih mendekati kebenaran karena dapat dipakai sebagai bahan perbandingan dengan hasil wawancara dari informan. Pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengamatan dengan partisipasi aktif (active participation). Pengamatan partisipatif merupakan teknik berpartisipasi yang sifatnya interaktif dalam situasi alamiah dan melalui penggunaan waktu serta catatan pengamatan untuk menjelaskan apa yang terjadi di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti ikut berpartisipasi aktif mengingat peneliti adalah salah satu staf dan ikut melakukan apa yang dilakukan oleh nara sumber tetapi belum sepenuhnya lengkap dalam upaya mempersiapkan BTH BPPT menjadi BLU. Dalam pengamatan partisipasi ini, penulis memerankan peran serta lengkap dalam arti bahwa penulis akan memperoleh informasi apapun yang dibutuhkan. Dengan memerankan peran serta lengkap penulis berharap mampu menggali informasi yang dapat mendukung dalam upaya persiapan BTH BPPT menjadi BLU.
3.4. Teknik Analisis Data
Analisis data kualitatif menurut Moleong (2014:248) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Sementara Miles dan Huberman (1992:20) menganalisis data kualitatif dengan menggunakan model analisis interaktif yang menyebutkan adanya tiga langkah dalam proses analisis data kualitatif, yaitu:
A. Tahap Reduksi Data
Tahap reduksi data adalah melakukan pemilahan data-data yang diperoleh dari informan di lokasi penelitian yang dianggap relevan dengan topik penelitian yaitu Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik. Pada tahap ini dilakukan pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan serta transformasi data. Reduksi data dimulai dengan merekap semua data yang diperoleh untuk selanjutnya diklasifikasikan, sehingga bisa dipilih data-data penting yang tidak melenceng dari topik penelitian dan dianggap bisa mewakili jawaban atas pertanyaan penelitian, sehingga dapat diperoleh kesimpulan sementara.

B. Tahap Penyajian Data
Tahap ini adalah kegiatan penyajian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya. Penyajian data dilakukan secara naratif dan beberapa tabel.. Penyajian/display adalah format penyajian informasi kepada pembaca menurut tema tertentu. Penyajian data tidak terlepas dari tujuan penelitian yakni makna Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik.
C. Penarikan Kesimpulan
Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus-menerus selama di lapangan. Penarikan kesimpulan pada tahap awal bersifat sementara karena jika tidak terdapat bukti yang kuat dalam pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan awal memungkinka untuk berubah. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan yang dihasilkan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal yaitu Analisis Kesiapan BTH BPPT Menjadi BLU Dalam Perspektif Keuangan Dan Non Keuangan Sektor Publik.
3.5 Verifikasi Data
Untuk mendapatkan validasi data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan dengan metode triangulasi. Triangulasi adalah metode pengumpulan data dengan cara menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada agar informasi yang disajikan konsisten. Dari pengertian tersebut triangulasi dapat dikelompokkan menjadi dua macam yaitu triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah penggunaan teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Sedangkan triangulasi sumber adalah pengumpulan data dengan teknik yang sama, tetapi dari berbagai sumber yang berbeda. Dalam penelitian ini triangulasi dilakukan dengan memberikan pertanyaan mengenai hal yang sama kepada informan yang berbeda-beda, kemudian mencocokan jawaban masing-masing informan, sehingga diperoleh keyakinan bahwa informasi yang diberikan dapat diyakini konsistensinya. Triangulasi juga dilakukan dengan membandingkan jawaban dari informan dengan dokumen-dokumen tertulis yang sudah ada, sehingga hasil wawancara dapat diyakini kebenarannya. Triangulasi ini sekaligus sebagai cara untuk melakukan pemeriksaan keabsahan data dan menguji kredibilitas penelitian.
Berikut langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini :
1) Peneliti mulai mengorganisasikan semua data dengan memilih permasalahan yang terkait dengan kesiapan BTH BPPT menjadi BLU, kemudian membuat pertanyaan penelitian serta menentukan cara pengumpulan data.
2) Mengumpulkan data mentah melalui wawancara dan diskusi, dimana terlebih dahulu peneliti melakukan pengamatan awal mengenai informan yang memiliki kualifikasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Wawancara dimulai dari manajemen hingga pegawai yang terkait dengan upaya kesiapan BTH BPPT menjadi BLU. Kemudian peneliti mengkaji data yang diperoleh untuk mengetahui apakah data telah mampu menjawab pertanyaan penelitian mengenai analisis kesiapan BTH BPPT menjadi BLU dalam perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik. Jika peneliti belum menemukan jawaban atas pertanyaan tersebut maka peneliti mengulangi proses wawancara dan diskusi hingga diperoleh informasi yang cukup.
3) Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, peneliti melanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu membuat transkrip data. Transkrip data merupakan proses mendiskripsikan data hasil wawancara dan pengamatan lingkungan. Peneliti melakukan transkrip data melalui proses hasil wawancara menjadi suatu tulisan sehingga hasil wawancara dari kepala satuan kerja hingga pegawai dapat dibaca melalui tulisan.
4) Membaca transkrip secara keseluruhan, membuat catatan mengenai data yang penting, kemudia melakukan pengkodean data. Peneliti perlu melakukan penandaan atas hasil wawancara dalam bentuk tulisan sehingga informasi yang diperoleh dari informan dapat dengan mudah dikelompokkan. Misalnya untuk menunjukkan kesiapan BTH BPPH menjadi BLU dalam perspektif keuangan dan non keuangan sektor publik, peneliti menentukan pengkodean data atas informasi yang diperoleh menurut klasifikasinya.
5) Selanjutnya peneliti melakukan interpretasi data dengan menghubungkan, membandingkan serta mendeskripsikan data sesuai fokus masalah.
6) Melakukan penarikan kesimpulan akhir dan verifikasi kemudian membuat laporan penelitian.
Secara ringkas, tahapan analisis data dalam penelitian ini seperti terlihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 3.1
Tahapan Analisis Data Penelitian

Pengumpulan Data

Reduksi Data

Penyajian Data

Kesimpulan

BAB IV
SELAYANG PANDANG BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
4.1 Profil BTH
Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH), adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPPT yang pada awal berdirinya bernama Unit Pelaksana Teknis Balai Pengkajian dan Penelitian Hidrodinamika (UPT BPPH) dan diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tgl 20 Juli 1995. Sesuai peraturan Kepala BPPT Nomor 023 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja, UPT BPPH berganti nama menjadi BTH. Perubahan nama ini dalam rangka upaya peningkatan kapasitas organisasi dan pengembangan teknologi hidrodinamika, serta perlunya dilakukan penataan organisasi. Pendirian laboratorium hidrodinamika merupakan salah satu bentuk gagasan yang dirintis oleh Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Prof. DR.Ing. B.J. Habibie pada tahun 1978.
Dasar pemikiran pendirian BTH adalah untuk menunjang industri maritim nasional, serta menjadikan bangsa yang mandiri dalam penguasaan iptek di bidang kelautan. Fasilitas yang dimiliki laboratorium ini merupakan bagian dari PUSPIPTEK (Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), khususnya untuk pengembangan teknologi kelautan di Indonesia. BTH BPPT dibangun di surabaya dan berlokasi dikampus ITS di atas lahan seluas 9 hektar. Pembangunan laboratorium dimulai pada tahun 1982 dengan pendanaan APBN selama empat tahun, setelah itu pembangunan dilanjutkan menggunakan dana bantuan luar negeri yang merupakan bagian dari proyek pengembangan galangan kapal 30.000 DWT PT PAL Indonesia.
Berdasarkan surat Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT Nomor: 1168/M/BPPT/IV/1986 tanggal 21 April 1986, maka pembangunan laboratorium hidrodinamika BTH dilanjutkan oleh PT PAL. PT PAL sejak tahun 1989 melanjutkan pembangunan laboratorium hidrodinamika BTH BPPT, dengan total investasi untuk sarana dan peralatan sekitar Rp.174 miliar. Pembangunan proyek ini selesai secara menyeluruh pada tahun 1993.
Pertimbangan dipilihnya Surabaya sebagai lokasi pembangunan Laboratorium Hidrodinamika BTH BPPT adalah keberadaan kampus ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember) sebagai pusat pengembangan iptek dibidang kelautan, PT PAL Indonesia sebagai pusat industri perkapalan di Indonesia dan TNI-AL untuk kawasan Indonesia bagian timur serta pusat kegiatan ekonomi dan perindustrian wilayah Indonesia bagian timur.
4.2 Tugas Pokok, Fungsi dan Kedudukan BTH
Tugas, fungsi dan kedudukan BTH berdasarkan Peraturan Kepala BPPT No. 023 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BTH adalah sebagai berikut:
4.2.1 Tugas pokok
Balai Teknologi Hidrodinamika mempunyai tugas melakukan kegiatan pengkajian, penerapan dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika.
4.2.2 Fungsi
Balai Teknologi Hidrodinamika dalam melaksanakan tugas kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika, memiliki fungsi – fungsi: a) perencanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika; b) pelaksanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika; c) pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika; d) pelaksanaan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika; dan e) pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Hidrodinamika
4.2.3 Kedudukan
Balai Teknologi Hidrodinamika merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim, Deputi Bidang Teknologi Industri Rancang Bangun dan Rekayasa. Balai Teknologi Hidrodinamika dipimpin oleh seorang Kepala.
4.3 Visi dan Misi BTH
Berdasarkan visi dan misi BPPT serta memperhatikan tugas pokok dan fungsi BTH, maka visi dan misi BTH sebagai berikut :
4.3.1 Visi
Visi BTH adalah menjadi pusat unggulan litbangyasa teknologi hidrodinamika dan kemaritiman yang mandiri serta terpercaya di Indonesia dan di Asia Tenggara,serta menjadi pusat keunggulan iptek di bidang hidrodinamika yang berdaya saing global, dan selalu memberikan kepuasan kepada stakeholders.
4.3.2 Misi
Misi BTH merupakan perwujudan dari strategi dalam mewujudkan dan menjadikan pusat unggulan litbangyasa teknologi hidrodinamika dan kemaritiman yang berdaya saing global serta memberikan kepuasan kepada stakeholders. Misi-misi BTH adalah a) Melaksanakan riset pengembangan dan pelayanan jasa teknologi bidang hidrodinamika, b) Meningkatkan layanan kepada pelanggan secara berkesinambungan, baik dari aspek mutu maupun aspek waktu penyerahan, c) Meningkatkan penguasaan dan kemampuan SDM bidang iptek hidrodinamika, dan d) Meningkatkan kemitraan dengan industri kemaritiman dan pihak terkait lainnya, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional.
Visi menjadi pusat unggulan litbangyasa teknologi hidrodinamika dan kemaritiman yang mandiri serta terpercaya di Indonesia dan di Asia Tenggara maka BTH harus mampu memberikan kepuasan kepada stakeholders. Stakeholders yang dimaksud adalah pemilik (pemerintah/BPPT), pegawai BTH, pengguna jasa (industri pelayaran, industri galangan kapal, instansi pemerintah pusat/ daerah, perguruan tinggi, konsultan, dll), pemasok (bahan dan peralatan pengujian/penelitian), masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya.
4.4 Sumber Daya Manusia BTH
Keputusan Kepala BTH Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penempatan Personil BTH dalam rangka melaksanakan tugas pokok, BTH memiliki pegawai tetap (PNS) dan calon pegawai tetap (CPNS) sebanyak 85 orang. Jumlah pegawai BTH tersebut dapat diklasifikasikan kedalam jenjang pendidikan dan jabatan fungsional. Komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan adalah S3 sebanyak 2 orang, S2 sebanyak 22 orang, S1 sebanyak 40 orang, D3 sebanyak 2 orang dan staf dengan latar belakang pendidikan setara SMA sebanyak 19 orang. Pegawai berdasarkan jabatan fungsionalnya adalah Perekayasa Utama sebanyak 4 orang, Perekayasa Madya sebanyak 22 orang, Perekayasa Muda sebanyak 14 orang, Perekayasa Pertama sebanyak 14 orang, Teknisi Litkayasa sebanyak 14 orang, Arsiparis sebanyak 1 orang dan Fungsional Umum sebanyak 18 orang. Kondisi komposisi pegawai dari tahun ketahun akan mengalami perubahan baik dari segi jumlah, jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionalnya, hal ini seperti dikemukakan oleh Mochamad Guruh Gatot Santoso selaku koordinator SDM BTH, sebagai berikut :
” Komposisi pegawai BTH akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu baik dari sisi jumlah pegawai, perubahan jabatan fungsional maupun perubahan jenjang pendidikan, ini disebabkan karena beberapa hal seperti pensiun, kenaikan jumlah jabatan fungsional dari fungsional umum menjadi fungsional tertentu atau angka kreditnya telah memenuhi syarat untuk naik kejenjang lebih tinggi dan ada juga yang telah menyelesaikan tugas belajarnya”.

Komposisi pegawai BTH untuk 1 sampai 2 tahun kedepan akan mengalami perubahan secara signifikan karena ada beberapa pegawai yang pensiun dan berlakunya UU ASN mendorong pegawai untuk masuk kedalam jabatan fungsional tertentu. Selain itu ada beberapa pegawai yang akan menyelesaikan tugas belajarnya baik tugas belajar jenjang S2 maupun S3. Dengan perubahan tersebut akan berpengaruh pada komposisi pegawai BTH.
Usulan pembentukan unit baru BLU BTH, maka perlu dilakukan penataan organisasi yang diusulkan kepada kementerian yang memiliki tanggung jawab dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, dalam hal ini Kemenpan dan RB. Usulan penataan dan perubahan organisasi sebagai akibat dari terbentuknya unit baru BLU, maka perlu dilampirkan naskah akademik dan salinan keputusan Menkeu tentang pemberian status BLU. Kemenpan dan RB selanjutnya secara tertulis memberikan persetujuan tentang penataan BLU yang baru. Berikut perbandingan struktur organisasi BTH sebelum dan sesudah BLU.

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BTH (Sumber bth.bppt.go.id)

Gambar 4.2 Struktur Organisasi BLU

Struktur organisasi BTH dan struktur organisasi BLU diatas, secara umum tidak ada perbedaan mendasar kecuali pembentukan dewan pengawas di struktur organisasi BLU. PP No. 23 tahun 2005 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa pejabat BLU terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis. Struktur organisasi BLU ditiap-tiap satuan kerja bisa berbeda-beda tergantung kebutuhan dan kondisi. Struktur organisasi BLU mengharuskan jabatan dewan pengawas sesuai PMK 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas BLU. SPIP diperlukan sebagai pengendali internal BLU. Perbandingan kedua struktur organisasi tersebut akan dijelaskan secara umum sebagai berikut :
Uraian tugas kepala dan Kasie BTH
a. Ka Balai BTH
– Menyampaikan laporan kepada Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang teknologi hidrodinamika secara berkala paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan
– Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik di lingkungan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah
– Menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing- masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi
– Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan
– Mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya
– Kepala balai harus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya
b. Subbagian Tata Usaha
– Melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata laksana, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga Balai.
c. Seksi Program dan Penerapan Teknologi
– Melaksanakan perencanaan, pengendalian, pelaporan, pemasaran program pelayanan teknologi hidrodinamika.
d. Seksi Sarana Teknik dan Pelayanan Jasa Teknologi
– Melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika, dan pemeliharaan, pengembangan sarana prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika
e. Pegawai
– Menyusun program pengkajian, penerapan dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika
– Melaksanakan program pengkajian, penerapan dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika
– Melaksanakan pelayanan administrasi ke TU-an di lingkungan BTH
Uraian tugas masing-masing jabatan di struktur organisasi BLU adalah :
a. Pemimpin BLU
Pemimpin memiliki fungsi sebagai penanggung jawab operasional dan keuangan BLU, berkewajiban untuk 1) Menyiapkan rencana strategis bisnis BLU, 2) Menyiapkan rencana bisnis dan anggaran (RBA), 3) Mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku dan 4) Menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan BLU.
Pemimpin BLU bisa dijabat oleh Kepala BTH karena secara tugas dan kewenangannya hampir sama meliputi penyampaian laporan kinerja secara berkala, mengkoordinir bawahan dan melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dilingkungan BPPT.
b. Direktur/Kepala Keuangan
Direktur/Kepala Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan BLU. Direktur/Kepala Keuangan memiliki tanggungjawab untuk 1) Mengkoordinir penyusunan rencana bisnis dan anggaran (RBA), 2) Menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran, 3) melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja, 4) Menyelenggarakan pengelolaan kas, 5) Melakukan pengelolaan utang-piutang, 6) Menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi, 7) Menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan 8) menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
Jabatan direktur/kepala keuangan dapat dijabat oleh Ka.Subbag TU BTH. Ka.Subbag TU BTH membawahi urusan keuangan, kepegawaian, surat menyurat, kearsipan dan kepala rumah tangga.
c. Direktur/Kepala Teknis
Direktur/Kepala teknis bertanggungjawab atas tugas pokok dan fungsi organisasi BLU yang berkewajiban untuk 1) Menyusun perencanaan kegiatan teknis, 2) melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA dan 3) Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dalam bidang tugasnya.
Direktur teknis meliputi direktur sarana teknik dan pelayanan jasa teknologi serta direktur program dan penerapan teknologi. Jabatan direktur teknis dapat mengacu pada jabatan yang ada di struktur organisasi BTH saat ini.
d. Dewan Pengawas
Dewan Pengawas dibentuk menurut PMK. 95/PMK.05/2016 yang berkewajiban mengawasi pengelolaan BLU yang dilakukan oleh pejabat pengelola BLU tentang pelaksanaan rencana strategis bisnis, rencana bisnis dan anggaran dan peraturan perundang-undangan. Dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk 1) Memberikan pendapat dan saran kepada lembaga/menteri dan menteri keuangan mengenai renstra dan RBA yang diusulkan oleh pengelola BLU, 2) Melaporkan kepada pimpinan lembaga/menteri dan menteri keuangan jika terjadi penurunan kinerja BLU, 3) Memberikan pendapat dan saran kepada pimpinan lembaga/menteri dan menteri keuangan mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLU, 4) Memberi nasehat kepada pejabat BLU dalam menjalankan pengelolaan BLU dan 5) Memberikan saran dan masukan atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLU kepada pejabat BLU.
Jabatan dewan pengawas dapat di berikan kepada peneliti/perekayasa senior (APU), dimana BTH memiliki APU tiga orang.
e. SPIP
SPIP merupakan unit kerja yang berkedudukan dibawah pimpinan BLU, yang berfungsi sebagai pengendali dan pemeriksaan secara internal. SPIP secara khusus memiliki tugas dan tanggungjawab tentang kehandalan laporan keuangan, pengamanan aset, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta tercapainya efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. SPIP BTH dibentuk menurut PP No. 60 Tahun 2008 dan pedoman penyelengaraannya mengacu pada peraturan kepala BPKP Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang pedoman teknis penyelenggaraan SPIP.
BTH telah memiliki satgas SPIP, anggota satgas inilah yang nantinya difungsikan sebagai pengawas dan pengendali internal.

BAB V
KESIAPAN ASPEK SUBSTANTIF BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
MENUJU BLU
Indonesia sebagai negara kepulauan dan salah satu yang memiliki garis pantai terpanjang ke 4 didunia, membutuhkan industri kemaritiman nasional yang berperan dalam menunjang perekonomian khususnya di sektor transportasi laut berupa kapal baik kapal niaga, kapal penumpang, kapal ikan maupun kapal patroli cepat. Kapal –kapal tersebut diperlukan untuk menjamin konektivitas, distribusi logistik serta kegiatan eksplorasi minyak gas dan sumberdaya laut lainnya. Pemerintahan saat ini memiliki visi maritim dan program tol laut perlu didukung dengan kemandirian industri galangan kapal dan keberadaan lembaga riset untuk penelitian dan pengembangan rancang bangun dan inovasi desain kapal dan sarana bangunan apung. Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) adalah lembaga riset untuk penelitian dan pengembangan rancang bangun dan desain kapal.
5.1 BTH Sebagai Penyedia Layanan Jasa Teknologi Hidrodinamika
BTH BPPT adalah satuan kerja instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan jasa bidang penelitian dan pengujian teknologi hidrodinamika. BTH sebagai Instansi pemerintah yang menyediakan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika dapat diusulkan untuk dikelola menjadi BLU. Perubahan status satuan kerja PNBP menjadi BLU harus memenuhi persyaratan substantif. Persyaratan substantif tersebut salah satunya adalah satuan kerja PNBP yang menyediakan layanan jasa berupa pelayanan jasa penelitian dan pengujian seperti halnya BTH BPPT Surabaya.
BTH sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan kerekayasaan teknologi perancangan, pembuatan dan pengujian model kapal serta pembinaan industri berbasis kemaritiman, memiliki program unggulan yang fokus pada 3 bidang yaitu bidang transportasi, bidang hankam dan bidang energi. Bidang transportasi dengan melakukan perekayasaan teknologi sarana transportasi laut berbasis permodelan, bidang hankam dengan melaksanakan perekayasaan teknologi sarana dan prasarana alutsista laut seperti uji permodelan kapal perang dan kapal selam, untuk bidang energi dengan melaksanakan perekayasaan teknologi pengujian bangunan lepas pantai untuk industri migas.
BTH dari ketiga fokus program unggulan tersebut, memiliki peran penting khususnya dalam hal pengujian model kapal dan bangunan lepas pantai. Proses uji model merupakan salah satu tahapan penting untuk verifikasi desain sebelum dilakukan pembangunan kapal atau bangunan lepas pantai secara real. Kemampuan uji model merupakan keunikan dari balai ini, dimana BTH merupakan institusi pemerintah yang memiliki kemampuan untuk melakukan uji model berskala industri didalam negeri dan luar negeri khususnya dikawasan asia. Balai ini juga memiliki sumberdaya baik sumberdaya manusia maupun peralatan yang memadai untuk melakukan penelitian potensi arus laut dan laut dalam sebagai potensi pengembangan energi baru terbarukan. Menurut M. Nasir selaku Kasie Sarana Teknik Dan Pelayanan Jasa Teknologi dalam diskusi mengenai kondisi sarana peralatan dan mesin dalam menjalankan internal proses bisnis di BTH mengatakan bahwa :
” BTH memiliki sumberdaya manusia yang kompeten dibidangnya dan didukung sarana peralatan lab uji model kapal yang cukup memadai tidak hanya untuk kepentingan riset tetapi juga untuk uji model kapal berskala industri, bahkan banyak klien dari luar negeri yang mempercayakan pengujian uji model kapal seperti CONOCO dan CHEVRON”

Peraturan Kepala BPPT No. 23 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BTH, BTH memiliki fungsi sebagai berikut:
1. Perencanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika
2. Pelaksanaan program pelayanan teknologi hidrodinamika
3. pengendalian dan pelaporan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika
4. Pelaksanakan pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika
5. Pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Hidrodinamika.
Penelitian dan pengembangan bidang hidrodinamika sangat luas, maka secara garis besar tugas pokok BTH dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bidang transportasi laut untuk mendukung pengadaan kapal dan konektifitas logistik
2. Bidang pertahanan dan keamanan untuk mendukung program strategis dan kemandirian alutsista hankam khususnya kapal patroli, kapal perang dan kapal selam pemerintah
3. Bidang energi untuk mendukung program explorasi minyak dan gas bumi.
BTH merupakan laboratorium hidrodinamika skala industri di Indonesia dan di asia tenggara, peran dan posisinya sangat strategis dalam memanfaatkan potensi pasar yang ada. Laboratorium sejenis dan berskala industri di kawasan asia sangat terbatas dan relatif sangat sulit munculnya pesaing baru, untuk kawasan asia laboratorium sejenis ini hanya ada di China, Jepang, Korea, India dan Malaysia. Laboratorium Hidrodinamika BTH juga tercatat sebagai member/anggota ITCC (International Towing Tank Conference). BTH pada tahun 2018 ditetapkan sebagai pusat unggulan iptek (PUI) yang mandiri oleh Kementerian Riset dan Teknologi. Langkah selanjutnya adalah merintis untuk mendapatkan sertifikasi KNAPPP (Komite nasional akreditasi pranata penelitian dan pengembangan). BTH juga sudah terakreditasi ISO 17025:2008 oleh KAN sebagai laboratorium pengujian.
5.2 Stakeholders BTH
Pengguna jasa (klien) PNBP BTH berasal dari dalam negeri maupun luar negeri seperti perusahaan galangan kapal baik dari BUMN maupun swasta, perusahaan pelayaran, Departemen Kelaautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Pertamina, PEMDA, Departemen Pertahanan dan Keamanan, perusahaan pertambangan, industri propeler, institusi riset kelautan (ITS, UNES, UNHAS) dan lain-lain. Stakeholders BTH adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan dan hubungan yang bersifat langsung ataupun tidak langsung dengan balai ini. Bersumber dari PUI stakeholders balai ini adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah seperrti departemen perhubungan, departemen perindustrian, departemen perikanan dan kelautan.
2. Galangan kapal baik galangan kapal nasional mapun galangan kapal asing
3. Perusahaan pelayaran (pemilik kapal) seperti perusahaan pelayaran nasional, industri atau lembaga pengguna armada (BUMN, swasta, TNI/POLRI)
4. Industri bangunan lepas pantai seperti perusahaan offshore dalam dan luar negeri.
5. Otoritas kemaritiman seperti beacukai, otoritas kepelabuhan
6. Perguruan tinggi dan lembaga pendidikan terkait (ITS, UNES, UNDIP, UNHAS)
7. Industri pendukung sektor kemaritiman seperti Nasdec, konsultan desain, biro klasifikasi indonesia, industri propeller
8. Pemasok material dan peralatan seperti pemasok material dan peralatan untuk pembuatan model uji kapal
9. BPPT sebagai pemilik balai
10. Pegawai BTH
Gambar 4.1 Stakeholders BTH

Stakeholders BTH memiliki peran masing-masing dalam kontribusinya terhadap keberadaan dan pertumbuhan balai ini baik dimasa sekarang maupun masa yang akan datang. Pemerintah memiliki peran sebagai pemberi anggaran melalui APBN setiap tahunnya, BPPT sebagai lembaga induk akan mendukung dalam hal kebijakan dan administrasi, pegawai merupakan tulang punggung dan pengelola dari balai ini, industri galangan kapal, industri pelayaran, perguruan tinggi serta pihak terkait merupakan mitra kerja dan pengguna jasa atas layanan yang diberikan oleh BTH.
Bentuk perwujudan tugas dan fungsi BTH secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua (2) yaitu pengkajian/riset yang didanai dari APBN dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika (PNBP). Pendapatan PNBP memiliki peran penting dalam menopang kebutuhan pendanaan operasional perkantoran dan menunjang kegiatan layanan jasa teknologi di BTH. PNBP BTH dari tahun ke tahun kurang lebih berkisar antara 4 sampai 5 milyar rupiah atau sekitar 25% sampai 30% dari total anggaran yang mencapai 17 milyar rupiah. Dana PNBP yang diperoleh setiap tahunnya dialokasikan untuk bahan habis pakai pendukung pengujian 20%, upah pegawai dan honor lembur 30%, konsumsi 10%, pemeliharaan peralatan dan mesin 20% dan perjalanan dinas 10%.
5.3 Analisis Terkait Kondisi Aspek Substantif
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa BTH sebagai satuan kerja instansi pemerintah memiliki tugas dan fungsi melaksanakan kerekayasaan teknologi perancangan, pembuatan dan pengujian model kapal serta pembinaan industri berbasis kemaritiman, memiliki program unggulan yang fokus pada 3 bidang yaitu bidang transportasi, bidang hankam dan bidang energi. BTH sebagai satuan kerja instansi pemerintah bergerak dalam pelayanan jasa teknologi hidrodinamika dan memiliki pengguna jasa (klien) PNBP BTH berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Pengguna/klien tersebut seperti perusahaan galangan kapal baik dari BUMN maupun swasta, perusahaan pelayaran, Departemen Kelaautan dan Perikanan, Departemen Perhubungan, Bea Cukai, Pertamina, PEMDA, Departemen Pertahanan dan Keamanan, perusahaan pertambangan, industri propeler, institusi riset kelautan (ITS, UNES, UNHAS) dan lain-lain. BTH menurut aspek substantif memenuhi persyaratan sesuai dalam PP No. 23 Tahun 2005 pasal 4 ayat 2 yaitu satuan kerja instansi pemerintah yang menyelenggarakan layanan umum berupa penyediaan jasa layanan teknologi hidrodinamika kepada masyarakat yang bergerak dalam industri perkapalan, pertambangan dan industri migas.

BAB VI
KESIAPAN ASPEK TEKNIS BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
MENUJU BLU
BTH adalah unit pelaksana teknis dibawah naungan BPPT yang bertanggung jawab serta dibawah kendali Direktur Pusat Teknologi Rekayasa Industri Maritim dan merupakan bagian dari kedeputian TIRBR. BTH merupakan satuan kerja yang menjadi pusat unggulan penelitian, pengembangan dan kerekayasaan teknologi hidrodinamika dan kemaritiman yang handal, mandiri dan terpercaya dalam lingkup Indonesia maupun Asia Tenggara. BTH memiliki berbagai fasilitas sarana pengujian seperti Towing Tank, Maneuvering Ocean Basin, Cavitation Tunnel dan didukung oleh Ship Model Workshop, mechanical Workshop, Painting Workshop dan Preparation Workshop.
6.1 Fasilitas dan Peralatan BTH
Kegiatan utama dan kompetensi inti BTH adalah penelitian dan pengujian di bidang hidrodinamika yang meliputi ship power prediction, manoeuvring prediction, seakeeping, offshore structure, dan ocean engineering development. Dalam menunjang kompetensi intinya, BTH memiliki fasilitas utama, antara lain: kolam tarik TT (Towing Tank), kolam maneuvering dan gelombang MOB (Manoeuvering and Ocean Engineering Basin) dan terowongan kavitasi CT (Cavitation Tunnel) perairan terbuka(Open Water Propeller Test), pengamatan wake (Wake Observation), dan aliran air pada badan kapal/bangunan apung/benda benam (Tuft Test), pengukuran momen dan gaya hidrodinamika pada badan model kapal, bangunan apung, benda benam, pengukuran gerak model kapal, bangunan apung dan benda benam.

6.1.1 Kolam tarik (Towing Tank)
Towing Tank (Kolam Tarik) berupa kolam air tawar dengan ukuran panjang 234,4 meter, lebar kolam 11 meter dan kedalaman air 5,5 meter. Mempunyai kereta penarik model (Carriage) dengan kecepatan maksimum sebesar 9 m/dt dan percepatan maksimum sebesar 1 m/dt2. Disertai juga kemampuan pembangkit gelombang regular dan irregular yang digerakkan secara hidrolis sehingga dapat menghasilkan gelombang dengan tinggi maksimal 0,5 meter. Pengujian di kolam tarik (TT) adalah uji tahanan model kapal (Resistance Test), uji propulsi (Propulsion Test), uji model baling-baling di perairan terbuka(Open Water Propeller Test), pengamatan wake (Wake Observation), dan aliran air pada badan kapal/bangunan apung/benda benam (Tuft Test), pengukuran momen dan gaya hidrodinamika pada badan model kapal/bangunan apung/benda benam, pengukuran gerak model kapal/bangunan apung/benda benam
6.1.2 Kolam Maneuvering dan Gelombang (MOB)
MOB berupa kolam air tawar dalam dengan ukuran panjang 60 meter, lebar kolam 35 meter dengan kedalaman air 2,5 meter dan kolam air tawar dangkal dengan ukuran panjang 45 meter, lebar kolam 35 meter dengan kedalaman air 1,25 meter, seperti kolam TT kolam MOB juga dilengkapi dengan kemampuan pembangkit angin dan gelombang regular dan irregular. Serta mempunyai kereta penarik model dengan kecepatan maksimum sebesar 2 m/dt;
Pengujian di kolam gelombang (MOB) terdiri dari uji olah gerak: zig-zag, putar, dan spiral (Maneuvering Test: zig-zag, turning circle and spiral tests), pengukuran gerak, percepatan, gaya gelombang, pengukuran respon gerak karena gelombang/angin/arus bangunan apung (bebas/tambat), pengukuran momen dan gaya hidrodinamika pada model bangunan apung/riser/pipa dibawah air, uji transportasi, peluncuran instalasi model bangunan lepas pantai.
6.1.3 Terowongan Kavitasi (CT)
Terowongan Kavitasi terdiri dari lorong vertikal tertutup yang dapat mengamati pengujian dengan ukuran 0,85 x 0,85 x 4 meter, dengan kecepatan air maksimum pada penampang ukur sebesar 12 m/detik, dimana ukuran maksimum ukuran model baling-baling adalah 300 mm. Tekanan air yang bisa dibangkitkan didalam terowongan kavitasi adalah 0,2 sampai dengan 2 bar absolut.
Pengujian yang dilakukan terowongan kavitasi (CT) yang terdiri dari observasi kavitasi (Cavitation Test), pra pengujian kavitasi, kinerja baling-baling model kapal (Propeller Performance Test), fluktuasi tekanan pada badan model kapal, pengukuran gaya dan torsi pada nozzle, kemudi atau pada hidrofoil.
6.1.4 Sarana Pendukung Pengujian
BTH selain 3 memiliki sarana pengujian tersebut di atas, juga mempunyai sarana pendukung berupa Ship Model Workshop, Mechanical Workshop dan CNC Machines untuk menangani proses manufaktur model kapal, model bangunan lepas pantai dan pembuatan propeller (model uji baling-baling kapal) yang akan diuji. Di BTH untuk proses pra-analisis dan analisis data hasil pengujian menggunakan berbagai jenis software, antara lain PREDEF (resistance dan daya mesin kapal), CATRES (resistance kapal ikan), FISHLOW (seakeeping performance), SHIPMO (maneuvering performance), SURSIM (resistance kapal catamaran), DYNFLX (mooring tension), dan DBSHIP(moored ship loading). Perangkat lunak ini merupakan bantuan dari MARIN (Belanda).
6.2 Analisis Terkait Kondisi Aspek Teknis
BTH sebagai satuan kerja PNBP dari segi teknis memiliki sarana dan prasarana pengujian berupa laboratorium hidrodinamika yang cukup memadai. Daya dukung sarana dan prasarana laboratorium hidrodinamika yang cukup memadai ini diharapkan dapat meningkatkan omset jasa layanan pengujian, sehingga mampu menambah pendapatan dari PNBP. Secara teknis BTH layak ditingkatkan perannya menjadi BLU sebagaimana diatur dalam PP. No.23 tahun 2005 pasal 4 ayat 2 tentang persyaratan teknis pembentukan BLU.

BAB VII
KESIAPAN ASPEK ADMINISTRATIF BTH MENUJU BLU
Persyaratan administratif lebih diarahkan pada pembahasan tentang laporan pokok keuangan terkait pertanggungjawaban di BTH. Laporan keuangan pokok terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, catatan atas laporan keuangan dan aset.
7.1 Laporan Keuangan BTH
BTH sebagai unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi karena mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PP No. 71 Tahun 2010 PSAP 11 paragraf 15-17 tentang Entitas akuntansi yang menyatakan ” Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan”. BTH selaku unit pemerintah yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang adalah entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan ). Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan dalam hal ini BPPT selaku lembaga induk dari BTH.
Beban kerja BTH dari tahun ketahun cenderung meningkat berupa perkembangan jumlah pesanan PNBP serta kegiatan riset. Anggaran BTH bersumber dari APBN dan PNBP dari kegiatan jasa teknologi dari pihak swasta. Anggaran APBN dari pemerintah pertahun tergantung pada kegiatan yang mendapat persetujuan BPPT dan Departemen Keuangan. Khusus anggaran APBN untuk tahun 2017 kemarin mengalami peningkatan tajam karena tekait program revitalisasi peralatan dan mesin di fasilitas pengujian MOB sebesar Rp.110 Milyar. Rencana untuk tahun 2019, revitalisasi peralatan dan mesin di fasilitas pengujian Towing Tank akan dilanjutkan dengan nilai kurang lebih sebesar Rp.70 Milyar. Pendapatan dari PNBP bergantung pada permintaan pengujian dari pihak swasta selaku pengguna layanan jasa di BTH yang nilai dan jangka waktunya tergantung padaa kebutuhan dan perjanjian yang tertuang dalam dokumen kontrak.
BTH dalam upayanya meningkatkan tata kelola anggaran dari PNBP dari dilihat dari menguatnya kapasitas tata kelola anggaran berupa manajemen anggaran dan kompetensi pengelolaan. Kebijakan pemerintah dibidang kemaritiman dengan program tol laut, membuat jumlaah galangan yang perlu melakukan pengujian model kapal sebelum kapal-kapal dibangun meningkat tajam. Jumlah PNBP dari tahun ketahun biasanya berkisar antara 15-20 pengujian kapal, pada tahun 2016 yang lalu meningkat menjadi 45 pengujian model kapal. Jumlah target penerimaan PNBP yang semula dipatok berjumlah Rp. 2,5 M, meningkat menjadi Rp.8,5 M pada tahun 2016. Pengujian PNBP tahun 2017 berjumlah 23 pengujian dengan nilai kontrak Rp.5,3 M.
Kinerja operasional keuangan BTH terutama untuk kegiatan DIPA riset masih sulit diukur karena pekerjaannya bersifat multi years. Dana yang diterima setiap tahunnya secara umum dialokasikan untuk pembelihan bahan ATK sebesar 20%, upah dan honor lembur 30%, barang habis pakai pembuatan model kapal 10%, pemeliharaan peralatan dan mesin 20% dan perjalanan dinas 10%. Kegiatan PNBP secara garis besar mengalami fluktuatif tergantung dari permintaan uji kapal dari klien, namun secara umum mengalami peningkatan dari target semula sehingga harus dilakukan revisi anggaran. Hasil pendapatan PNBP dicairkan dan habis terbagi seperti struktur biaya diatas.
BTH harus meningkatkan keunggulan bersaing dalam menjalankan bisnisnya terutama pelayanan jasa teknologi. Keunggulan bersaing dapat diciptakan karena karena PP Tarif BTH tahun 2015 masih tergolong murah dibanding tarif pesaing diluar negeri. Keunggulan lain yaitu dengan terus meningkatkan pelayanan dan mengedepankan manfaat yang lebih tinggi bagi klien selaku pengguna jasa layanan teknologi BTH.
Revitalisasi peralatan dan mesin yang sudah terjadi dan sedang akan berlangsung di tahun 2019 nanti, akan menambah kapasitas kemampuan BTH didalam melakukan riset dan pelayanan jasa teknologi. Meningkatnya kapasitas kemampuan pengujian secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan dari PNBP. Peningkatan nilai PNBP sangat penting bagi keberlangsungan dan pembiayaan operasional BTH. Peningkatan pendapatan PNBP ini diharapkan dapat mendorong ditingkatkannya perubahan status dari satuan kerja PNBP menjadi BLU. Perubahan peningkatan status menjadi BLU akan memiliki fleksibilitas teerutama dalam hal pengelolaan anggaran.
BTH sebagai entitas akuntansi dibawah BPPT berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara berbasis akrual. Penyusunan laporan keuangan pemerintah dan BLU berbasis akrual diatur dalam PERMENKEU No.217/PMK.05/2015. Satuan kerja pemerintah pusat didalam menyusun laporan keuangannya telah berbasis akrual, hal ini seperti dikemukan oleh ibu Isna selaku bendahara BTH sebagai berikut :
” Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual dilingkungan satuan kerja BPPT telah dilakukan sejak tahun 2015 yang bertujuan untuk meningkatan kualitas pertanggungjawaban instansi pemerintah karena akuntansi berbasis akrual mengakui, mencatat dan menyajikan laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tanpa memperhitungkan waktu kas diterima atau dibayarkan”

Penyusunan laporan keuangan BTH menggunakan aplikasi SAIBA (sistem akuntansi instansi berbasis akrual), aplikasi ini akan menghasilkan laporan LRA, LO dan Neraca. Laporan keuangan tersebut adalah sebagai berikut :
1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan belanja selama satu tahun anggaran terhitung mulai periode 1 januari sampai 31 desember 2017. Realisasi pendapatan negara pada tahun anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 5.618.677.320 (PNBP) sedangkan realisasi belanja negara pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 123.755.013.148 atau mencapai 97,23 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 127.020.635.135. Alokasi anggaran BTH untuk tahun 2017 besar dari anggaran tahun sebelumnya karena program revitalisasi peralatan dan mesin sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar).
2. Laporan Operasional
Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 desember 2017 sebesar Rp. 5.211.326.450 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp. 22.590.310.152 sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp. 17.378.983.702, surplus kegiatan non operasional dan defisit pos-pos luar biasa masing-masing sebesar Rp. 175.987.305 dan Rp. 0 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar Rp. 17.202.996.397.
3. Neraca BTH
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut : a) aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya, b) kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah dan c) ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Neraca BTH tentang posisi nilai aset per 31 desember 2017 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 1.299.020.635.135.
4. Laporan Perubahan Ekuitas
Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibanding dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 januari 2017 sebesar Rp. 170.871.272.831, dikurangi defisit LO sebesar Rp.17.202.996.397 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi sebesar Rp.1.027.193.115.729 dan transaksi antar entitas sebesar Rp.118.159.242.972 sehingga ekuitas entitas pada tanggal 31 desember 2017 senilai Rp.1.299.020.635.135
5. Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas. Termasuk pula dalam Calk adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh standar akuntansi pemerintahan (SAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 desember 2017, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas untuk tahun 2017 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual.
7.2 Laporan Aset BTH
Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan di dalam APBN . Oleh karena pengelolaan dan pertanggungjawaban atas barang milik negara merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.
Dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa yang dimaksud barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN dan perolehan lainnya yang sah. Termasuk dalam pengertian perolehan lainnya yang sah, di dalam PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah disebutkan antara lain barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis; barang yang diperoleh dari pelaksanaan perjanjian/kontrak; barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pertanggungjawaban atas BMN kemudian menjadi semakin penting ketika pemerintah wajib menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dalam bentuk laporan keuangan yang disusun melalui suatu proses akuntansi atas transaksi keuangan, aset, hutang, ekuitas dana, pendapatan dan belanja, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungan. Informasi BMN dan belanja, sumbangan yang signifikan di dalam laporan keuangan (neraca) yaitu berkaitan dengan pos-pos persediaan, aset tetap maupun aset lainnya.
Pemerintah wajib melakukan pengamanan terhadap BMN. Pengamanan tersebut meliputi pengamanan fisik, pengamanan administratif, dan pengamanan hukum. Dalam rangka pengamanan administratif dibutuhkan sistem penatausahaan yang dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN. Selain berfungsi sebagai alat kontrol, sistem penatausahaan tersebut juga harus dapat memenuhi kebutuhan manajemen pemerintah di dalam perencanaan, pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, maupun penghapusan (disposal). Usaha penataan barang-barang BMN dilakukan dengan pencatatan melaui SIMAK BMN, pemberian NUP dan pencatatan DIR. Ferry Murianto selaku petugas BMN secara berkala akan melakukan pencatatan hingga melakukan usulan penghapusan terhadap barang BMN yang sudah rusak dan tidak berfungsi sebagai mana mestinya, seperti yang dikemukan sebagai berikut :
” sebagai petugas BMN secara berkala harus membuat laporan persemester tentang kondisi barang BMN kedalam laporan SIMAK BMN yang selanjutnya akan dikonsolidasikan kedalam pseudo laporan keuangan lembaga induk dalam hal ini BPPT”.

Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) merupakan salah satu entitas akuntansi dibawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan pertanggungjawaban atas penggunaan Barang Milik Negara (BMN) dengan menyusun Laporan BMN berupa Laporan Posisi BMN di Neraca dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN). Penyusunan Catatan Atas Laporan Barang Milik Negara BTH – BPPT ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketetuan perundang-undangan yang berlaku dengan harapan penyusunan Laporan Barang Milik Negara ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik, serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari satu kesatuan Laporan Keuangan BTH – BPPT Semester II Tahun Anggaran 2017.
Laporan Barang Pengguna dan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) Semester II Tahun Anggaran 2017 ini, terdiri dari hal-hal sebagai berikut :
1. Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca Per Semester II TA 2017, adalah sebesar Rp.1.299.020.635.135.
2. Neraca SAIBA tentang posisi aset untuk tahun anggaran 2017, nilai aset tersebut sebesar Rp.1.299.020.635.135 yang terdiri dari aset lancar (piutang bukan pajak dan persediaan), Aset Tetap (tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan) dan aset lainnya berupa aset tak berwujud (software).
3. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaLBMN) dimaksudkan agar pengguna laporan BMN dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan BMN.
Laporan Barang Kuasa Pengguna BTH – BPPT yang disajikan ini telah menggunakan aplikasi Simak-BMN UAKPB 2017 Akrual Versi 17.2 dan Versi Referensi 17.1 dan telah dilakukan Rekonsiliasi dengan instansi yang berwenang yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, Kantor Wilayah X Direktorat Jendral Kekayaan Negara.
a. Tanah
BTH memiliki aset berupa tanah di dua (2) lokasi yang berbeda, di kampus ITS Surabaya dan di Buncitan Sidoarjo. Aset berupa tanah berlokasi di kampus ITS Surabaya seluas 9 hektar, demikian juga di Buncitan Sidoarjo seluas 9 hektar. Akhir 2017 telah dialkukan reevaluasi aset yang melibatkan dari pihak BTH dan KPKNL Surabaya untuk melakukan reevaluasi nilai tanah di kedua tempat tersebut. Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran per 31 Desember 2017 sebesar Rp.1.118.915.701.000. Besarnya nilai aset tanah BTH tersebut tidak terlepas dari lokasinya yang strategis di kawasan kampus ITS Surabaya.
b. Peralatan dan Mesin
BTH memiliki peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat-alat elektronik dan seluruh inventaris kantor yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan serta dalam kondisi siap pakai. Peralatan dan mesin tersebut berupa peralatan pengujian di MOB, Towing Tank, Cavitation Thunnel. Peralatan dan mesin selain terletak di tiga fasilitas pengujian utama tersebut juga terletak di bengkel pendukung. Peralatan dan mesin tersebut juga terdiri dari mobil dan sepeda motor. Mobil dan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk kegiatan mobilitas terkait tugas operasional perkantoran sehari-hari. Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 202.112.379.205.
c. Gedung dan Bangunan
BTH memilik gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional perkantoran. Saldo gedung dan bangunan BTH hingga per 31 desember 2017 senilai Rp 56.415.706.400. Gedung dan bangunan berupa perkantoran dan laboratorium, dimana laboratorium terdiri dari MOB, Towing Tank, Cavitation Tunnel serta bengkel pendukung meliputi bengkel pembuatan model uji kapal, bengkel mekanik, bengkel pengecatan dan bengkel persiapan pengujian. Gedung dan bangunan menempati lahan seluas 9 hektar berlokasi di kampus ITS Surabaya.
7.3 Analisis Terkait Kondisi Aspek Administratif
Laporan keuangan BTH secara umum dibuat mengikuti persyaratan laporan keuangan pokok BLU. Laporan keuangan BTH bila terkait dengan ketentuan pembentukan BLU terutama menyangkut omset dan aset maka dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Mengacu pada PMK NO. 95/PMK.05/2016 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada pasal 2 ayat 3 (a) bahwa menurut laporan realisasi anggaran tahun terakhir realisasi nilai omset tahunan pembentukan BLU minimal Rp.15 milyar pertahun. Omset tahunan minimal Rp.15 milyar, maka BTH secara aspek administratif tidak atau belum memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam peraturan menteri keuangan diatas, mengingat omset PNBP BTH hanya berkisar Rp.5 milyar. Omset minimal Rp.15 Milyar yang telah ditetapkan sesuai PMK No. 95/PMK.05/2016 terkait renumerasi pegawai. Renumerasi pegawai harus berasal dari omset BLU yang bersangkutan.
2. Mengacu pada PMK NO. 95/PMK.05/2016 Tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada pasal 2 ayat 3 (b) menurut neraca tahun terakhir bahwa laporan aset minimal Rp.75 Milyar. Laporan BTH tentang nilai aset pada semester kedua tahun 2017 menunjukkan nilai aset sebesar Rp.1.299.020.635.135. Nilai aset sebesar Rp. 1,299 trilyun tersebut telah memenuhi syarat pembentukan BLU.
Penjelasan diatas tentang nilai minimal omset dan aset pertahun sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Bu Rin Retnowati, widyaiswara BPKP yang mengampu materi kuliah tentang BLU. Dalam penjelasannya lewat Whatsapp dikatakan bahwa:
“Omset minimal sesuai PMK 95/16, satuan kerja jika sudah dinyatakan BLU maka untuk remunerasi pegawai harus berasal dari kemampuan sendiri, sedang aset besar yang dimiliki harus dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan pendapatan secara maksimal”.

Penjelasan bu Rin Retnowati diatas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh pak Rony Witjaksono, selaku KaSubbag TU BTH, yang menyatakan bahwa :
” BTH sulit untuk dapat menjadi BLU karena kecilnya pendapatan dari PNBP yang hanya berkisar sekitar Rp. 5 milyar pertahun. Satuan Kerja lain di lingkungan BPPT yang memiliki PNBP lebih besar belum ada yang berhasil menjadi BLU, kecuali BPPT Enginiiring (BE).

Untuk dapat ditetapkan menjadi BLU secara penuh, maka satuan kerja harus memenuhi ketiga persyaratan dengan nilai yang memuaskan. Sebaliknya apabila persyaratan substantif dan teknis telah terpenuhi tetapi untuk persyaratan administratif belum terpenuhi secara memuaskan, maka satuan kerja instansi pemerintah hanya ditetapkan sebagai BLU bertahap. Status BLU bertahap diberikan dalam jangka waktu tiga (3) tahun dan setelah itu akan diadakan evaluasi kembali. Jika dalam kurun waktu tiga tahun persyaratan administratif dapat dipenuhi dengan nilai memuaskan maka satuan kerja yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali menjadi BLU secara penuh, sebaliknya apabila persyaratan administratif tidak dapat dipenuhi maka status BLU bertahap akan dibatalkan.

BAB VIII
PEMETAAN BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA MENUJU BLU
8.1 Analisis SWOT BTH
Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi Strength (kekuatan), Weakness (kelemahan), Opportunity (kesempatan) dan Threats (tantangan). Proses ini melibatkan penetuan tujuan yang spesifik dari spekulasi bisnis serta mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan tidak mendukung/menghambat dalam mencapai tujuan bisnis.
8.1.1 Iklim Industri dan Persaingan
BTH sebagai lembaga pengujian hidrodinamika yang melayani permintaan jasa teknologi dari pihak luar (dalam dan luar negeri), bersaing dengan lembaga-lembaga sejenis lainnya, khususnya di luar negeri. Dengan demikian, pengembangan balai ini didasarkan pada karakteristik bisnis dan produknya. Gambaran tentang karakteristik bisnis dan produknya, adalah 1) Bentuk produk jasa pengujian (standar, optional, dapat dipakai berulang/ sister ships), 2) Sifat Produk job-order (produk pesanan yang pasarnya sulit diprediksi), 3) Delivery time sangat singkat (terkait kontrak galangan), 4) Quality sangat penting (karena produknya berupa test report, dan skala model), 5) Price bagian dari 1% s.d. 2% biaya disain kapal (biasanya termasuk dalam kontrak pembangunan kapal di galangan), dan 6) Produk substitusi produk analisis numerik (murah, cepat, akurat, banyak pesaingnya).
Sebagai industri job-order dengan karakteristik bisnis/kegiatan seperti diuraikan di atas, maka intangible asset merupakan strategic asset yang memiliki peran penting di dalam meningkatkan daya saing di pasar global. Sejalan dengan itu, manajemen mulai secara bertahap memperbaiki sistem manajemen, khususnya di dalam pengelolaan kegiatan jasa teknologi. Hal ini juga menjadi tuntutan bagi BTH untuk berdaya saing di pasar global sesuai visi dan misinya.
Secara umum, peluang pasar BTH cukup besar dan konsisten, baik di dalam maupun di luar negeri. Kondisi ini seiring dengan kebutuhan armada kapal baru dan bangunan lepas pantai yang terus meningkat. Beberapa pengguna jasa di dalam negeri antara lain perusahaan galangan kapal, perusahaan pelayaran, Departemen Perhubungan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Departemen Pertahanan, Pertamina, perusahaan pertambangan, perusahaan eksplorasi, pemda, institusi riset kelautan, industri propeller, dll. Demikian halnya di pasar global, khususnya di kawasan Asia Pasifik, BTH juga memiliki peluang besar untuk meraih order.
Jumlah laboratorium sejenis di dunia cukup terbatas dan relatif sulit munculnya pesaing baru karena sarana seperti ini tergolong padat modal dan padat teknologi. Selama ini, lembaga-lembaga sejenis di kawasan Asia Pasifik, adalah: Korea, China, Malaysia, Jepang, dan India. Sebagai satu-satunya laboratorium hidrodinamika berskala industri di dalam negeri, BTH tidak memiliki pesaing kecuali ITS namun fasilitasnya terbatas (skala riset dan pendidikan). Ancaman terbesar BTH adalah produk substitusi berupa analisis numerik untuk jenis kapal-kapal standar, karena lebih murah, cepat, dan cukup akurat. Ancaman lainnya adalah, standarisasi tipe dan ukuran kapal (sister ships), sehingga jumlah pengujian berkurang.
Dukungan Pemerintah pada BTH dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Dukungan pada industri pelayaran dan industri kapal secara tidak langsung berimplikasi pada bisnis BTH sebagai salah satu industri pendukungnya. Dukungan langsung dapat berupa regulasi dan proteksi, pengembangan fasilitas dan SDM, dan kerjasama lembaga pemerintah dan BUMN, pendanaan, dll. Selama ini dukungan-dukungan seperti itu belum terlalu signifikan dirasakan bagi BTH. Asas cabotage (Inpres 5/2005) tentang pemberdayaan industri pelayaran dan perkapalan juga tidak mencakup mengenai keharusan pengujian model kapal di dalam negeri. Sisi lainnya, daya tawar pemasok kebutuhan bahan/peralatan pengujian dan riset tidak menjadi masalah, karena kebutuhannya cukup mudah dan tersedia di pasar (lokal dan impor) dengan berbagai pilihan dan harga.
8.1.2 Peluang Pasar
Peluang pasar BTH cukup besar dan konsisten, baik di pasar lokal maupun di pasar global. Pada tahun-tahun mendatang, permintaan jasa teknologi akan mengalami peningkatan yang lebih pesat seiring dengan perkembangan perekonomian nasional dan global. Perkembangan tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya volume angkutan laut domestik dan angkutan ekspor/ impor serta program toll laut pemerintah.
Terbitnya INPRES 5/2005 yang dikenal dengan “Asas Cabotage” juga memberikan angin segar bagi BTH. Dominasi armada kapal asing pada angkutan domestik agar bisa dikurangi maka dibutuhkan tambahan armada kapal yang sangat banyak. Azas cabotage menjadi ruh terbitnya UU No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran telah berhasil meningkatkan pertumbuhan angkutan laut di Indonesia. Penerapan azas cabotage tentunya juga didukung oleh kebijakan pemerintah menyangkut masalah fiskal, pajak, kondisi pelabuhan, hingga pengaturan kontrak jangka panjang agar bisa mendukung kegiatan kemaritiman. Sebagai gambaran, untuk meningkatkan pangsa pelayaran nasional capaian agustus 2015 total armada kapal sebanyak 14.336 unit (21.04 juta GT), jika dibandingkan tahun 2005 total armadanya hanya sebanyak 6.041 unit kapal (5,67 juta GT) maka terjadi peningkatan jumlah armada kapal sebanyak 8.140 unit kapal (134%) dan peningkatan jumlah GT sebesar 371% (http://www.dpd.go.id/berita-696-asas-cabotage-berhasil-meningkatkan-pertumbuhan-angkutan-laut). Belum lagi peremajaan kapal niaga yang sudah tua, penambahan volume muatan akibat peningkatan volume perdagangan, dan kebutuhan kapal untuk perikanan, industri, pertahanan dan keamanan, dan kepelabuhanan yang juga terus meningkat.
Pembangunan poros maritim nasional melalui program tol laut merupakan program reformasi angkutan laut yang bersifat komprehensif dan terintegrasi yang meliputi lima (5) komponen utama yaitu pengembangan prasarana dan sarana multimoda, prasarana pelabuhan, pendukung pelabuhan, sarana kapal dan sistem manajemen dan pengembangan SDM. Kondisi ini tentunya membuat peran BTH semakin penting, khususnya di dalam melakukan pengujian model kapal yang akan dibangun. Penurunan suku bunga kredit investasi ditambah dengan harga minyak dunia yang terus meningkat, juga akan mendorong peningkatan permintaan barang modal, termasuk kapal dan bangunan lepas pantai.
BTH sebagai satu-satunya laboratorium hidrodinamika skala industri di dalam negeri dan bahkan terkemuka di kawasan Asia Pasifik, posisi dan perannya sangat strategis di dalam memanfaatkan potensi pasar yang ada. Hal ini ditunjang dengan keanggotaan balai ini di ITTC (International Towing Tank Conference). Jumlah laboratorium sejenis dan berskala industri di dunia cukup terbatas dan relatif sulit munculnya pesaing baru, karena sarana seperti ini tergolong padat modal dan padat teknologi. Pesaing di pasar global, antara lain: Belanda, Australia, Austria, Jerman, China, Jepang, Korea, dan India.
Analisis internal dan eksternal dilakukan dengan mempertimbangkan hasil identifikasi SWOT BTH, yang dibandingkan dengan kondisi pesaing dari lembaga-lembaga asing tersebut. Kondisi internal mencakup keunggulan (strength) dan kelemahan (weakness) serta kondisi eksternal mencakup peluang (opportunity) dan tantangan (threat). Penyusunan matriks IFE (internal factor evaluation) dan matriks EFE (external factor evaluation) menggunakan faktor-faktor yang bersifat industry-based.
Kekuatan/keunggulan:
BTH sebagai laboratorium hidrodinamika memiliki beberapa keunggulan. Keunggulan inilah menjadikan modal daya saing dipasar domestik/lokal dan dikawasan asia. Terbitnya Instruksi Presiden No. 5 tahun 2005 tentang Azas cabotage yang mengatur pemberdayaan industri pelayaran dan perkapalan serta UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran memberikan angin segar kepada BTH. Visi Misi pemerintah tentang program Tol Laut yang mendorong pertumbuhan indistri pelayaran di Indonesia akan memberikan dampak positip bagi BTH. Keunggulan BTH adalah :
1. Satu-satunya lab hidrodinamika skala industri di dalam negeri
2. Fasilitas dan peralatan yang cukup lengkap
3. Harga jasa bersaing (PP tarif)
4. Revitalisasi peralatan dan mesin
5. Kualifikasi SDM cukup memadai dan berpengalaman
6. Investasi dan biaya tetap ditanggung pemerintah
7. Kegiatan riset dan inovasi produk yang cukup berkembang
8. Terakreditasi ISO 17025:2008
9. PUI
10. Perintisan KNAPPP
Kelemahan:
1. Waktu penyelesaian pesanan jasa teknologi yang sering terlambat
2. Sebagian fasilitas dan peralatan perlu direvitalisasi segera mengingat kondisinya sudah berumur/peralatan lama
3. Reputasi dan jaringan bisnis international yang masih lemah.
4. Budaya kerja dan sense of business belum berkembang.
5. Proses regenerasi SDM yang kurang mendukung.
Kesempatan/Peluang:
1. Kegiatan explorasi MIGAS yang cenderung ke arah offshore
2. Potensi pasar domestik cukup besar (INPRES 5/2005)
3. Potensi pasar regional dan global cukup besar
4. Program kemandirian bangsa di bidang kelautan
5. Dukungan Pemerintah pada industri maritim cukup besar (tol laut)
6. Regulasi klasifikasi kapal dan bangunan kelautan yang semakin ketat
7. UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Ancaman:
1. Tuntutan pelanggan yang semakin berkembang
2. Sistem anggaran belum mendukung dan kurang fleksibel
3. Standarisasi disain kapal
4. Perkembangan analisis numerik
5. Keterbatasan dana dan akses publikasi di media/forum internasional
6. Persaingan di pasar global yang semakin ketat.
Dari uraian di atas, evaluasi faktor internal dan eksternal dengan menggunakanIFE matrix dan EFE matrix menghasilkan masing-masing nilai IFE 4,16 dan nilai EFE 3,6. Nilai ini menunjukkan kondisi internal relatif cukup baik (lebih dari 2.50), tetapi perlu lebih ditingkatkan. Demikian juga nilai kondisi eksternalnya, juga cukup baik walaupun tingkat respon BTH masih perlu ditingkatkan. Analisis di atas menggambarkan kondisi BTH untuk tahun mendatang dan kondisi ini relatif sama pada tahun – tahun sebelumnya.
PERHITUNGAN NILAI BOBOT DAN RATING MATRIKS
IFE DAN EFE
1. Matriks IFE
NO FAKTOR INTERNAL
JUMLAH RATING BOBOT % BOBOT X RATING
KEKUATAN
1 Satu-satunya lab hidrodinamika skala industri di dalam negeri 12 4 0,08 0,32
2 Fasilitas dan peralatan yang cukup lengkap 12 4 0,08 0,32
3 Harga jasa bersaing (PP tarif) 12 4 0,08 0,32
4 Revitalisasi peralatan dan mesin 12 4 0,08 0,32
5 Kualifikasi SDM cukup memadai dan berpengalaman 9 3 0,06 0,18
6 Investasi dan biaya tetap ditanggung pemerintah 12 4 0,08 0,32
7 Kegiatan riset dan inovasi produk yang cukup berkembang 9 3 0,06 0,18
8 Terakreditasi ISO 17025:2008 12 4 0,08 0,32
9 PUI 9 3 0,06 0,18
10 Perintisan KNAPPP 9 3 0,06 0,18
NO KELEMAHAN JUMLAH RATING BOBOT% BOBOT X RATING
1 Waktu penyelesaian pesanan jasa teknologi yang sering terlambat 12 4 0.08 0,32
2 Sebagian fasilitas dan peralatan perlu direvitalisasi segera mengingat kondisinya sudah berumur/peralatan lama 9 3 0,06 0,18
3 Reputasi dan jaringan bisnis international yang masih lemah 9 3 0,06 0,18
4 Budaya kerja dan sense of business belum berkembang 9 3 0,06 0,18
5 Proses regenerasi SDM yang kurang mendukung 9 3 0,06 0,18
TOTAL 72+84=156 1,00 2,24+1,44
=3,68

2. MATRIKS EFE

NO FAKTOR EKSTERNAL JUMLAH RATING BOBOT % BOBOT X RATING
KESEMPATAN
1 Kegiatan explorasi MIGAS yang cenderung ke arah offshore 12 4 0,09 0,36
2 Potensi pasar domestik cukup besar (INPRES 5/2005) 12 4 0,09 0,36
3 Potensi pasar regional dan global cukup besar 12 4 0,09 0,36
4 Program kemandirian bangsa di bidang kelautan 12 4 0,09 0,36
5 Dukungan Pemerintah pada industri maritim cukup besar (tol laut) 9 3 0,06 0,18
6 Regulasi klasifikasi kapal dan bangunan kelautan yang semakin ketat 9 3 0,06 0,18
7 UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran 9 3 0,06 0,18
NO ANCAMAN JUMLAH RATING BOBOT% BOBOT X RATING
1 Tuntutan pelanggan yang semakin berkembang 12 4 0,09 0,36
2 Sistem anggaran belum mendukung dan kurang fleksibel 9 3 0,06 0,18
3 Standarisasi disain kapal 12 4 0,09 0,36
4 Perkembangan analisis numerik 9 3 0,06 0,18
5 Keterbatasan dana dan akses publikasi di media/forum internasional 9 3 0,06 0,18
6 Persaingan di pasar global yang semakin ketat 12 4 0,09 0,36
TOTAL 54+84=138 1,00 2,52+ 1,08=3,6

Keterangan :
• Koresponden 1: Ka.SubBag TU
• Koresponden 2 : Kasie Sarana Teknik dan Pelayanan Teknologi
• Koresponden 3 : Pemasaran
• Skala Likert
Bobot Nilai Skala Likert
4 Sangat Penting
3 Penting
2 Kurang Penting
1 Tidak Penting

DIAGRAM MATRIKS SWOT

II. STABILITAS 4 I. PERTUMBUHAN
3
2
1
-4 -3 – 2 -1 0 1 2 3 4
-1
III. PENGHEMATAN -2 IV. DIVERSIFIKASI
-3
-4

Keterangan :
Koordinat analisis Internal = (skor total kekuatan-skor total kelemahan) : 2
= 6,7-1,04:2=2,83
Koordinat analisis Eksternal = (skor total kesempatan-skor total ancaman) : 2
= 1,83 – 1,62 : 2 = 0,1
Titik koordinat terletak pada 2,83 ; 0,1
Diagram matriks SWOT diatas menunjukkan BTH berada pada kwadran I. BTH dalam posisi yang bagus untuk terus dikembangkan agar dapat mengambil peluang yang ada sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan/omset pertahun dari jasa layanan PNBP.

BAB IX
UPAYA STRATEGI BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
MEREALISASIKAN BADAN LAYANAN UMUM
Hasil SWOT analisis atas pemetaan kondisi BTH, telah diketahui kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman. Hasil pemetaan tentang analisis SWOT tersebut memberi gambaran BTH berada pada posisi kwadran I. Posisi kwadran I menunjukkan bahwa BTH berada pada kondisi pertumbuhan dan terus berkembang. Fokus BTH selanjutnya tekait hal-hal yang menjadi kelemahan dan ancaman terhadap keberadaan dan peran BTH dimasa akan datang. Kelemahan-kelemahan yang teridentifikasi perlu dicarikan jalan keluar untuk segera diatasi. Solusi atas kelemahan – kelemahan yang ada diharapkan mampu meningkatkan kinerja BTH terkait bidang tugas dan fungsi riset kelautan dan layanan jasa teknologi hidrodinamika (PNBP).
9.1 Solusi Problematika BTH
BTH harus segera mencari solusi atas kelemahan-kelemahan yang telah teridentifikasi dari analisis SWOT. Solusi yang diambil fokus pada kondisi internal BTH terutama kekuatan dimaksimalkan untuk meraih kesempatan yang ada. Mencegah ancaman baru, mengatasi kelemahan untuk mencegah timbulnya ancaman baru yang menyebabkan gagalnya menaikkan pendapatan PNBP.
9.1.1 Mengatasi Keterlambatan Waktu Penyelesaian Pelayanan Jasa Teknologi
BTH harus komit terhadap perjanjian kontrak yang ditelah ditandatangani bersama klien/users. Penyelesaian kontrak kerja terkait waktu penyerahan hasil layanan jasa pengujian merupakan hal penting untuk menjaga citra dan kepercayaan dari klien. Kedepan, Molornya waktu penyerahan hasil pelayanan jasa (PNBP) akan berpengaruh pada loyalitas klien untuk terus menggunakan jasa layanan yang diberikan oleh BTH. Loyalitas klien yang rendah akan berujung pada pengurangan omset PNBP pertahun. Keterlambatan penyelesaian layanan jasa harus dicari akar permasalahan termasuk akibat yang ditimbulkan. Kendala utama penyebab keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah usangnya fasilitas peralatan uji di Towing Tank, Cavitation Tunnel dan fasilitas lab pendukung seperti bengkel pembuatan model kapal uji, bengkel mesin dan marking table alat ukur model kapal.
Keterlambatan waktu penyelesaian pekerjaan tidak hanya berpengaruh pada reputasi tetapi juga loyalitas pelanggan. Rendahnya loyalitas pelanggan akan mempengaruhi jumlah layanan jasa yang dikerjakan pertahun. Layanan jasa pengujian yang rendah/sedikit akan menyulitkan BTH untuk meningkatkan omset PNBP pertahun. Oleh karena itu, fasilitas lab mendesak untuk segera dilakukan revitalisasi agar penyelesaian pekerjaan terkait layanan jasa PNBP bisa tepat waktu.
9.1.2 Melakukan Revitalisasi Peralatan Dan Mesin
Internal proses bisnis BTH dipengaruhi oleh kesiapan sumberdaya manusia dan peralatan lab dalam mendukung ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan. Kendala BTH selama ini adalah peralatan lab pengujian yang sudah berumur dan banyak yang harus dilakukan revitalisasi. Ketiga fasilitas pengujian utama yaitu Towing Tank, MOB dan Cavitation Thunnel peralatannya sudah usang mengingat berumur hampir 30 tahun. Fasilitas peralatan pendukung seperti bengkel pembuatan model kapal uji, bengkel mesin, crane perlu pemeliharaan dan diganti dengan peralatan yang baru. Revitalisasi perlu anggaran besar dan itu hanya dapat dilakukan melalui dana rutin (APBN). Peralatan lab BTH produk luar negeri terutama dari Belanda, Amerika dan Jerman. Penyelesaian revitalisasi peralatan lab memerlukan waktu yang lama dan proses pengadaannya melalui mekanisme lelang.
Ketiga fasilitas utama tersebut, baru MOB yang sudah dilakukan revitalisasi. Revitalisasi peralatan lab MOB pun perlu waktu lama untuk komisioning dan pelatihan. Rencana revitalisasi peralatan akan dilakukan pada tahun 2019 sampai tahun 2024 dengan anggaran APBN. Revitalisasi berikutnya akan dilaksanakan pada tahun 2019 di fasilitas lab Towing Tank dan tahun berikutnya revitalisasi lab Cavitation Thunnel.
Revitalisasi peralatan yang sudah dan akan terus berlangsung untuk tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan peran BTH terutama untuk layanan jasa pengujian PNBP. Fasilitas peralatan yang baik akan memberi dampak positif tidak hanya bagi BTH tetapi juga klien. Penyerahan produk jasa layanan tepat waktu akan memberikan kredit point yang berujung pada kepuasan dan meningkatkan loyalitas bagi klien dalam dan luar begeri. Peningkatan loyalitas klien akan berdampak pada peningkatan pendapatan dari PNBP.
9.1.3. Mengatasi Reputasi dan Jaringan Bisnis International Lemah.
BTH merupakan satu-satunya laboratorium pengujian teknologi hidrodinamika berskala industri, bahkan untuk kawasan asia tenggara hanya malaysia yang memiliki fasilitas lab serupa tetapi hanya berskala riset. BTH memiliki klien tidak hanya dari perusahaan dalam negeri tetapi juga dari perusahaan luar negeri. Perusahaan luar negeri tersebut beroperasi di Indonesia seperti CONOCO, CHEVRON dan yang terbaru dari universitas di Tasmania.
BTH selama ini masih lemah di reputasi dan jaringan bisnis luar negeri, hal ini disebabkan beberapa kendala seperti isi website yag tidak update, belum memiliki tracking progres pekerjaan dan kurang keikutsertaan pameran diluar negeri. Hal yang lebih penting terkait jaringan bisnis luar negeri selama ini hanya mengandalkan jaringan orang perorang. BTH sulit melangkah untuk mempromosikan keberadaannya selama proses revitalisasi peralatan belum selesai secara keseluruhan.
Jaringan bisnis dan reputasi internasional sangat penting bagi keberadaan dan eksistensi BTH. Jaringan bisnis internasional akan memberikan manfaat bagi keberlangsungan lab dan peningkatan PNBP yang cukup besar. PP tarif mengatur perbedaan besaran harga pengujian dari klien dalam dan luar negeri. Tarif layanan jasa klien luar negeri lebih besar sehingga akan berdampak besar pada pendapatan PNBP BTH pertahunnya.
9.1.4 Mengatasi Budaya kerja dan sense of business belum berkembang.
Pekerjaan di BTH secara garis besar dibagi menjadi pekerjaan rutin administrasi, DIPA riset dan PNBP. Pekerjaan rutin administrasi terkait pertanggung jawaban penggunaan anggaran, pekerjaan DIPA riset anggaran dari APBN dan bersifat multiyears serta pekerjaan PNBP tergantung pada order dari klien. Kondisi demikian mempengaruhi budaya kerja pegawai yang punya kecenderungan waktu luang banyak tetapi tidak bisa termanfaatkan dengan baik. Secara individu, PNS merasa sulit untuk bisa memanfaatkan waktu luang karena dibatasi oleh peraturan tentang disiplin pegawai (PP No.30 tahun 1980 pasal 3) yang telah direvisi menjadi PP No.53 tahun 2010). Secara organisasi, dibatasi ruang lingkup pada tupoksi dan jenis pekerjaan telah diatur dalam PP tarif masing-masing instansi ( PP No.6 Tahun 2015 Tentang PP Tarif PNBP BPPT).
Budaya kerja terkait sense of bussiness di BTH sulit diwujudkan kecuali ada perubahan status satuan kerja menjadi BLU atau setara BUMN. Gaji dan renumerasi pegawai BTH berasal dari APBN sehingga besaran jumlah dan waktu pembayaran tiap bulannya bisa terkakulasi dengan baik. Hal ini jelas berbeda dengan BLU dimana renumerasi berasal dari PNBP, semakin besar PNBP maka semakin besar pula remunerasinya. Perubahan status menjadi BLU akan merubah mind set pegawai menjadi lebih kreatif dan berjiwa enterpreneur.
9.1.5 Mengatasi Proses regenerasi SDM Kurang Mendukung
BTH memiliki 87 pegawai PNS dan 10 orang tenaga honorer, sebagai eselon 3 sebetulnya sudah lebih dari cukup. Perbedaan rentang usia pensiun antar pegawai terlalu jauh sehingga menimbulkan gap antar jabatan. Pegawai BTH berdasarkan kelompok umur 50 tahun keatas terlalu dominan mencapai 50%. Usia 40-50 sekitar 30% sisanya 20% usia dibawah 40 tahun. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan mengingat saat ini pemerintah secara umum sangat selektif dan terbatas didalam penerimaan CPNS. Pemerintah saat ini mengambil kebijakan minus/zero growth yang berarti setiap pegawai purna tugas/pensiun blum tentu akan ada pengganti yang memiliki latar belakang pendidikan dan jumlah yang sama.
. BTH untuk saat ini sangat membutuhkan pegawai dengan latar belakang ekonomi. Pegawai dengan latar belakang murni ekonomi diperlukan untuk mengisi jabatan bendahara, baik bendahara penerimaan maupun pengeluaran dan selama ini pegawai dengan latar belakang ekonomi hanya dua pegawai. Pegawai bagian administrasi ditempati dan dipegang oleh mereka dengan latar belakang pendidikan teknik. Penempatan jabatan semestinya mengacu pada kualitas dan latar belakang pendidikan pegawai yang bersangkutan, sehingga right man in the right place dapat mendorong kinerja BTH menjadi lebih baik.
Pegawai BTH didominasi oleh mereka dengan latar belakang teknik kelautan/perkapalan, hal ini sesuai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pengkajian dan penerapan teknologi hidrodinamika untuk prasarana dan sarana kelautan. Perekrutan pegawai baru harus direncanakan secara matang dan berdasarkan kebutuhan agar regenerasi bisa berjalan baik. Perencanaan pegawai tidak hanya menyangkut jumlah tetapi juga kualifikasi sesuai bidang yang dibutuhkan sehingga kedepannya instansi BTH bisa berjalan secara efektif sesuai tupoksi.
9.2 Strategi Persaingan BTH
9.2.1 Ancaman Pendatang Baru (Threat of New Entrants)
BTH meskipun satu-satunya laboratorium pengujian teknologi hidrodinamika berskala industri di Indonesia, harus mengantisipasi ancaman dari pendatang baru terutama dari dunia pendidikan/universitas meskipun berskala riset. Dewasa ini, beberapa perguruan tinggi di Indonesia telah memiliki program jurusan kelautan dan perkapalan. Jurusan kelautan dan perkapalan di tiap-tiap universitas akan didukung lab pengujian teknologi hirodinamika berskala riset untuk membantu proses belajar mengajar sesuai jurusan tersebut. Ketersedian lab di beberapa universitas akan mengurangi potensi konsumen untuk melakukan pengujian di BTH. Pendirian lab teknologi hidrodinamika sejenis memerlukan biaya investasi yang besar, akses bahan baku yang sulit (pembuatan model uji kapal berupa kau meranti), terbatasnya akses layanan jasa ke pasar konsumen dan teknologi yang canggih bisa menjadi hambatan masuknya pesaing sejenis.
9.2.2 Ancaman Produk atau Jasa Pengganti (Threat of Substitutes)
BTH adalah satuan kerja instansi pemerintah dibawah lingkungan BBPT dengan tugas pokok dan fungsinya dibidang riset dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika. Lembaga riset semacam ini sangat jarang keberadaannya bahkan cenderung menjadi lembaga riset satu-satunya berskala industri di Indonesia. Pendirian lembaga riset dengan tugas dan fungsi seperti BTH sangat langka karena biaya besar/mahal untuk membangun lab, pemeliharaan dan peralatan yang sebagian besar berasal dari luar negeri serta pangsa pasar yang terbatas. BTH didalam menjalankan tugas dan fungsinya cenderung monopoli tanpa pesaing. Ancaman produk pengganti dari dunia industri sejenis cenderung tidak ada/ditemukan.
Ancaman produk atau jasa pengganti berasal dari penggunaan software Matlab/CFD (computational Fluid Dynamics) untuk Numerical Analysis. Numerical analysis dipergunakan untuk menghitung luas, volume atau momen karena bentuk garis lengkung di kapal sulit diketahui fungsinya dengan ilmu pasti. Komputasi fluida dinamis berguna untuk diterapkan dalam bidang hidrodinamika kapal. Komputasi fluida dinamis adalah metode/alat atau cara yang memungkinkan komputer menyajikan simulasi numerik aliran fluida. Sistem secara keseluruhan ditransformasikan kedalam bentuk virtual dan divisualisasikan kedalam layar komputer. Proses analisis dengan komputasi memerlukan waktu yang lama/panjang apalagi jika dilakukan dengan cara sekunsial, program harus menunggu satu instruksi selesai sebelum mengeksekusi instruksi selanjutnya. Analisis komputasi yang lama akan menghambat proses percepatan pembuatan kapal secara riel oleh galangan kapal, padahal pengujian model uji kapal merupakan bagian dari proses pembuatan kapal riel secara keseluruhan. Penggunaan software untuk analisis numerik digunakan karena cenderung lebih murah dari sisi secara harga. Fasilitas lab BTH mampu mensimulasikan kondisi real dilapangan sehingga akurasi data lebih dapat dipertanggungjawabkan.
9.2.3 Kekuatan Tawar Menawar Pembeli (Bargaining Power Of Customer)
Kerjasama BTH dengan klien/konsumen layanan jasa teknologi hidrodinamika dilakukan melalaui kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kontrak kerjasama merupakan ikatan resmi antara kedua belah pihak (BTH dan Konsumen) berisi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Nilai kontrak pelayanan jasa PNBP BTH mengacu pada PP tarif BPPT khususnya pada point jasa pengkajian dan penelitian hidrodinamika. PP tarif BPPT mengatur besaran nilai kontrak berdasarkan lingkup pengujian yang diinginkan oleh klien/konsumen, dimana tiap item pekerjaan telah tertera nilai tarifnya.
Perjanjian kerjasama kedua belah pihak antara BTH selaku pihak pertama dan klien/konsumen selaku pihak kedua, juga mengatur besaran denda apabila konsumen terlambat untuk membayar kewajiban pertermin. Besaran denda dihitung 2% dari nilai pertermin dikalikan jumlah hari keterlambatan. Pihak konsumen tidak diakomodir dalam kerjasama kontrak mengenai denda apabila BTH terlambat menyerahkan hasil pekerjaan, hal ini merupakan salah satu rekomendasi dari BPK selaku auditor eksternal. Kondisi ini merupakan nilai plus sekaligus daya tawar BTH terhadap konsumen.
Daya tawar BTH terhadap konsumen sangat tinggi mengingat lab sejenis dengan kapasitas skala industri seperti yang dimiliki BTH, merupakan satu-satunya yang ada di Indnesia bahkan dikawasan Asia Tenggara.
9.2.4 Kekuatan Tawar menawar Pemasok (Bargaining Power Of Suplier)
Suplier/pemasok di BTH dapat dibedakan menjadi suplier penyedia barang habis pakai dan jasa. Suplier penyedia barang berupa kebutuhan perkantoran dan kebutuhan produksi bahan model dan untuk suplier penyedia jasa berupa perbaikan peralatan dan mesin. Suplier penyedia barang dan jasa dengan nilai dibawah Rp. 200 juta dilakukan penunjukan langsung tetapi untuk nilai diatas Rp. 200 juta dilakukan dengan lelang umum melalui ULP BPPT Jakarta.
Posisi tawar menawar pemasok terletak bukan pada menaikan harga atau menurunkan kualitas barang/jasa tetapi pada kesinambungan kerjasama saling menguntungkan kedua belah pihak antara BTH dan suplier. Komitmen suplier untuk menjaga kewajaran harga dan kualitas barang/jasa akan membawa hubungan baik dalam jangka panjang terutama untuk pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui penunjukan langsung.
Suplier/pemasok pekerjaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 200 juta menggunakan mekanisme lelang secara terbuka melalui ULP BPPT Jakarta. Penentuan suplier sebagai pemenang ditentukan oleh kesesuaian yang ada dalam persyaratan dokumen lelang tersebut. Kedua belah pihak baik BTH dan suplier dalam pelaksanaan pekerjaan akan mengacu pada dokumen lelang tersebut sehingga kedudukan kedua belah pihak adalah setara/seimbang.
9.2.5 Pesaing Antar Kompetitor Dalam Industri Yang Sama (Rivalry Of Competitor)
BTH merupakan lembaga riset dan pelayanan teknologi hidrodinamika berskala industri di Indonesia bahkan di kawasan Asia Tenggara. Malaysia memiliki lab sejenis BTH tetapi dalam sekala kecil (riset) dan mungkin menjadi salah satu kompetitor dalam pengembangan dan pelayanan jasa pengujian teknologi hidrodinamika untuk kawasan Asia Tenggara. Laboratorium BTH memiliki fasilitas peralatan modern dan canggih serta saat ini sedang dilakukan revitalisasi untuk melengkapi dan memperbarui peralatan yang ada.
Pangsa pasar atau pengguna jasa utama dari lab BTH adalah industri perkapalan, industri pelayaran dan perusahaan migas. Keterbatasan pangsa pasar pengguna jasa layanan teknologi hidrodinamika menyebabkan perkembangan pangsa pasar dibidang ini sangat lamban. Pangsa pasar yang terbatas menyebabkan persaingan di bidang layanan jasa teknologi hidrodinamika tidak ketat dan cenderung staknan. Hal ini juga didorong oleh layanan jasa berdasarkan optional dan data hasil pengujian dapat dipakai berulang. Sifat produk dari pekerjaan layanan jasa ini adalah job order sesuai pesanan dan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Kondisi pangsa pasar yang demikian menyebabkan persaingan dibidang ini tidak begitu ketat.

BAB X
LANGKAH-LANGKAH BALAI TEKNOLOGI HIDRODINAMIKA
MENUJU BADAN LAYANAN UMUM
Usaha untuk merealisasikan menjadi BLU, BTH akan fokus pada persiapan untuk memenuhi ketiga persyaratan yang teah ditetapkan yaitu persyaratan substantif, teknis, administratif dan yang lebih penting terkait omset PNBP pertahun. BTH sesuai visi dan misi ingin menjadi pusat unggulan penelitian dan pengembangan kerekayasaan teknologi hidrodinamika dan kemaritiman maka perlu masuk secara intensif di pasar luar negeri. Tarif pengujian atas pelanggan luar negeri lebih besar dibanding tarif pelanggan dalam negeri, sehingga akan meningkatkan omset (PNBP) pertahun. Peningkatan pendapatan jasa layanan teknologi, dapat dilakukan dengan memperhatikan pemenuhan mutu dan ketepatan waktu penyerahan produk berupa jasa layanan untuk membangun reputasi dan kepercayaan pelanggan. Pemenuhan mutu dan ketepatan waktu penyerahan produk jasa layanan, BTH akan mengacu pada standar sistem manajemen mutu laboratorium pengujian SNI ISO/IEC 17025:2008 yang telah diperolehnya.
Peningkatan omset PNBP yang tinggi, minimal Rp. 15 milyar pertahun akan mempermudah usaha merealisasikan BTH menjadi BLU. Stakeholders BTH terutama BPPT sebagai lembaga induk dan pegawai harus mengambil kebijakan dan langkah-langkah strategis dengan tujuan mempercepat usaha menjadi BLU.
10.1 Langkah- Langkah Menjadi BLU
Sesuai tujuan strategisnya, maka sasaran strategis BTH ke depan ditetapkan dengan komposisi volume kegiatan dan pendapatan antara keduanya adalah sekitar 20% kegiatan riset (APBN) dan 80% kegiatan jasa teknologi (PNBP). Kegiatan jasa layanan teknologi (PNBP) diharapkan terus meningkat, dengan sasaran pertumbuhan rata-rata sekitar 20% pertahun selama 5 (lima) tahun ke depan. BTH, secara umum untuk saat ini komposisi pendanaan dari tahun ketahun adalah sekitar 70% APBN dan 30% PNBP. Langkah – langkah strategis yang diambil dalam usaha merealisasikan BTH menjadi BLU adalah langkah strategis jangka pendek dan jangka panjang. Usaha strategis jangka pendek dengan membentuk tim taskforce, FGD dan studi banding. Langkah strategis jangka panjang adalah pengembangan kapasitas pegawai, revitalisasi peralatan, sinergi dengan lembaga lain dan pihak swasta, mengikuti pameran, diversifikasi layanan jasa dan peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri.
10.1.1 Langkah Jangka Pendek
Langkah jangka pendek untuk segera mewujudkan BTH menjadi BLU perlu segera diambil.
1. Pembentuan Tim Taskforce BLU
Pembentukan tim Taskforce BLU BTH yang terdiri dari berbagai unsur baik dari unsur manajemen, pegawai maupun melibatkan beberapa orang yang berkompeten didalamnya terutama BPPT enginiring yang sudah terlebih dahulu mejadi BLU. Tim taskforce BLU ini akan merumuskan kebijakan dan langkah-langkah strategis dalam usaha merealisasikan menjadi BLU.
2. FGD (Forum Group Discussion)
FGD dengan mendatangkan beberapa ahli/pakar yang memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pendirian BLU. Pendapat dan saran dari beberapa nara sumber akan dijadikan pertimbangan untuk merumuskan kebijakan yang akan diambil manajemen BTH.
3. Studi banding
Tim Taskforce BLU BTH perlu untuk melakukan studi banding ke balai atau satuan kerja dilingkungan atau diluar BPPT. Studi banding perlu dilakukan untuk sharing perihal langkah dan persiapan yang harus dilakukan menjadi BLU. Persiapan terutama terkait persyaratan administratif seperti penyusunan SPM (standar pelayanan minimal), pola tata kelola, rencana strategis bisnis dan lain-lain.
10.1.2 Langkah Jangka Panjang
Langkah strategis jangka penjang diperlukan untuk mengatur sumber daya yang dimiliki baik sumberdaya manusia (pegawai) maupun sumberdaya peralatan dan mesin serta sinergi dengan lembaga lain. BTH harus memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan pendapataan yang maksimal. Langkah strategis jangka panjang tersebuat adalah :
1. Pengembangan Sumberdaya Manusia
Pengembangan sumberdaya manusia di BTH bertujuan bagi pegawai menambah kemampuan dan keterampilan yang berujung pada peningkatan disiplin kerja, penyelesaian produk jasa yang berkualitas dan tepat waktu. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan dengan kesempatan untuk menempuh jenjang pendidikan formal yang lebih tinggi, seminar, pelatihan, kursus dan lain-lain.
2. Revitalisasi Peralatan Dan Mesin
Revitalisasi peralatan dan mesin sangat diperlukan untuk menunjang penelitian dan pelayanan jasa teknologi (PNBP). Tahap pertama adalah revitalisasi fasilitas lab MOB dan pembelian mesin CNC dengan anggaran Rp.110 milyar pada tahun 2017. Tahap selanjutnya revitalisasi lab Towing Tank kurang lebih sebesar Rp. 70 milyar pada tahun 2019. Perencanaan revitalisasi peralatan dan mesin di BTH akan berlangsung sampai tahun 2024.
3. Sinergi Dengan Lembaga Lain Dan Pihak Swasta
Sinergi dengan lembaga lain dan pihak swasta diperlukan untuk menjalin kerjasama sehingga bisa memperkuat lembaga yang ada serta mampu menghasilkan produk/jasa yang bisa bermanfaat bagi masyarakat khususnya dunia industri. Sinergi BTH dengan lembaga lain tersebut antara lain :
• Pusat Penelitian Metrologi-LIPI
Lingkup kegiatan berupa kalibrasi peralatan pengujian untuk mendukung bidang maritim dan hankam, dimana kegiatan yang dilakukan di BTH adalah pengujian kapal-kapal yang mendukung kedua bidang tersebut.
• Balai Teknologi Polimer
Lingkup kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pengembangan jenis material yang akan dipergunakan dalam pembuatan model kapal di BTH. Model kapal saat ini dibuat dengan berbahan inti dari kayu meranti dan dilaminating dengan fiber. Balai Teknologi Polimer akan mengusahakan material lain selain kayu untuk membuat model model kapal di BTH.
• Pihak Swasta
Peran pihak swasta terutama dunia pelayaran dan industri perkapalan sangat diperlukan sebagai mitra kerja BTH. Keterlibatan pihak swasta dalam pengembangan riset bukan hanya sekedar sebagai pengguna jasa layanan tetapi kesadaran untuk terus menggunakan TKDN ( tingkat kandungan dalam negeri). Penggunaan TKDN akan mendorong pihak swasta untuk memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam negeri terutama layanan jasa pengujian model uji kapal di BTH.
4. Diversifikasi Layanan Jasa
Layanan jasa teknologi hidrodinamika selama ini sebagian besar berfokus pada pengujian model kapal. Kedepannya harus dilakukan diversifikasi layanan jasa terutama pemanfaatan fasilitas uji propeller Cavitasi Tunnel yang selama ini kurang optimal bahkan cenderung tidak termanfaatkan keberadaannya. Saat ini BTH telah mengembangkan konsep bangunan apung laut dalam untuk ekplorasi sumur minyak. Hal yang lebih penting adalah pengembangan desain sistem buoy mooring bangunan apung laut dalam untuk sistem penambatan bangunan apung untuk eksplorasi migas di perairan laut dalam Indonesia.
5. Pameran
BTH setiap tahunnya telah mengaanggarkan dana di dalam RKAKL untuk pelaksanaan kegiatan pameran baik dalam negeri maupun luar negeri. Pameran dalam negeri biasanya diadakan di Jakarta dan Batam, untuk pameran luar negeri di Singapura. Pameran yang diikuti selain untuk memperkenalkan keberadaan BTH juga untuk menjaring dan memperluas jaringan konsumen baru.
6. Peningkatan Kerjasama Dalam Dan Luar Negeri
Kerjasama dalam negeri dilakukan dengan pemda-pemda terutama di luar jawa yang memiliki potensi pengembangan dibidang kelautan maupun pelayaran. Potensi pengembangan tenaga arus listrik, pembuatan propeler, pembuatan kapal dan pembuatan Model Bouy Tsunami untuk deteksi gempa bumi di laut. Kerjasama dengan luar negeri selain untuk memperkuat jaringan dan kerjasama juga untuk update knowleadge tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan. Kerjasama luar negeri terutama telah dilakukan dengan Belanda, Jepang, Korea, Australia dan Malaysia dll.
Langkah-langkah yang diambil diatas, diharapkan mampu meningkatkan potensi omset BTH. Peningkatan omset yang besar minimal sebesar Rp. 15 milyar pertahun diharapkan dapat merealisasikan pembentukan BTH menjadi BLU.

BAB XI
SIMPULAN DAN SARAN
Bab XI merupakan bab terakhir yang membahas tentang simpulan dan saran. Simpulan merupakan intisari dari bab I sampai dengan bab X yang berhubungan langsung dengan tema atau permasalahan, sedangkan saran merupakan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan kedepannya demi perbaikan dan bermanfaat bagi BTH dimasa yang akan datang.
11.1 Simpulan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang telah direvisi Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Satuan Kerja instansi pemerintah untuk menjadi Badan Layanan Umum harus memenuhi tiga (3) persyaratan dalam pembentukannya. Ketiga persyaratan tersebut adalah persyaratan substantif, teknis dan administratif. Persyaratan substantif adalah instansi pemerintah yang memberikan layanan dalam penyediaan barang atau jasa layanan umum, pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat, pengelolaan dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi bagi masyarakat. Persyaratan teknis adalah instansi pemerintah yang kinerja pelayanan di bidang tugas pokok dan fungsinya layak dikelola dan ditingkatkan pencapaiannya melalui BLU dan direkomendasikan oleh menteri/pimpinan lembaga sesuai kewenangannya, kinerja keuangan satuan kerja instansi yang bersangkutan sehat sebagaimana ditunjukkan dalam dokumen usulan penetapan BLU. Persyaratan administratif yaitu instansi pemerintah bersangkutan membuat pernyataan kesanggupan untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan manfaat bagi masyarakat, pola tata kelola, rencana strategis bisnis, laporan keuangan pokok, standar pelayanan minimum dan laporan audit terakhir atau pernyataan bersedia untuk di audit secara independen.
Balai Teknologi Hidrodinamika (BTH) BPPT adalah salah satu unit kerja di lingkungan BPPT. Balai Teknologi Hidrodinamika mempunyai tugas melakukan kegiatan pengkajian, penerapan dan pelayanan jasa teknologi hidrodinamika. Balai Teknologi Hidrodinamika dalam melaksanakan tugas kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika, memiliki fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan kegiatan pelayanan teknologi hidrodinamika, pelaksanaan pemeliharaan serta pengembangan sarana dan prasarana Balai Teknologi Hidrodinamika dan pelayanan administrasi ketatausahaan di lingkungan Balai Teknologi Hidrodinamika. Keberadaan BTH diharapkan dapat bermanfaat kepada masyarakat dalam hal ini para stakeholders. Stakeholders BTH meliputi Pemerintah (departemen perhubungan, departemen perindustrian dan departemen perikanan dan kelautan), Galangan Kapal dalam dan luar negeri, Perusahaan Pelayaran, Otoritas Kemaritiman (beacukai dan otoritas kepelabuhan), Perguruan Tinggi (ITS, UNNES, UNDIP, UNHAS), Pemasok Material, Industri pendukung (Nasdec, konsultan desain, BKI, BPPT selaku pemilik BTH dan Pegawai BTH. Analisis atas aspek substantif, BTH telah memenuhi persyaratan Substantif sebagaimana dimaksud dalam PP No.23 Tahun 2005 Pasal 4 ayat 2.
Analisis aspek teknis, BTH merupakan laboratorium yang memiliki fasilitas pengujian teknologi hidrodinamika berskala industri. Fasilitas pengujian Towing Tank, MOB dan Cavitation Tunnel serta didukung oleh bengkel pembuatan model uji kapal, bengkel mekanik, mesin CNC dan bengkel persiapan pengujian. Fasilitas pengujian ini diharapkan dapat menjadi daya dukung untuk peningkatan pendapatan dari konsumen melalui layanan jasa pengujian. Pendapatan PNBP dari konsumen tersebut diharapkan terus meningkat setiap tahunnya sehingga kedepannya, omset PNBP mampu menjadi tulang punggung untuk pendanaan operasional perkantoran dan menunjang kegiatan layanan jasa teknologi. Secara teknis BTH layyak ditingkatkan perannya menjadi BLU sebagaimana diatur dalam PP No. 23 Tahun 2005 pasal 4 ayat 3 tentang persyaratan teknis pembentukan BLU.
Analisa aspek administratif, hal terpenting adalah tentang aset dan omset pertahun. PP No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum secara eksplisit tidak ada pasal yang mengatur masalah besaran omset dan aset untuk menjadi BLU. Ketentuan mengenai besaran omset dan aset diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yaitu PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pasal 2 ayat 3 huruf (a) disebutkan bahwa omzet minimum pembentukan Dewan Pengawas sebesar 15 Milyar sedangkan untuk nilai aset menurut pasal 2 ayat 3 (b) sebesar Rp. 75 Milyar.
Menilik PMK No. 95/PMK.05/2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa satuan kerja instansi pemerintah untuk ditingkatkan statusnya menjadi BLU realisasi nilai omzet tahunan minimal adalah Rp.15 Milyar pertahun sedangkan nilai aset minimal sebesar Rp. 75 Milyar. Nilai Omzet adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh BLU yang berasal dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja sama BLU dengan pihak lain dan/ atau hasil usaha lainnya, dalam satu tahun anggaran. Nilai aset adalah jumlah aset yang tercantum dalam neraca BLU pada akhir suatu tahun buku tertentu.
BTH BPPT memiliki omzet dari jasa layanan teknologi (PNBP), untuk tahun 2017 sebesar Rp. 5, 6 milyar. Aset BTH BPPT menurut data per 31 Desember 2017 sebesar Rp. 1,299 Trilyun. Aset BTH BPPT sebesar Rp. 1,299 Trilyun sudah cukup memenuhi peraturan perundang-undangan untuk menjadi BLU. Mengacu pada nilai omset dan aset yang dimiliki BTH BPPT, maka secara aset, BTH memenuhi persyaratan tetapi untuk nilai omset, maka BTH belum memenuhi persyaratan menjadi BLU. Kesimpulannya, BTH belum layak untuk diusulkan menjadi BLU.
11.2 Saran
Beberapa hal yang dapat disarankan demi kemajuan dan manfaat bagi BTH terkait usahanya dalam mempersiapkan diri menjadi Badan layanan Umum adalah sebagai berikut :
Fokus pada kepentingan pelanggan, BTH BPPT merupakan satu-satunya laboratorium hidrodinamika berskala industri yang ada di Indonesia, namun demikian BTH BPPT harus memperhatikan kualitas dan ketepatan waktu penyerahan pekerjaan pelayanan jasa kepada konsumen serta berekspansi keluar negeri demi meningkatkan pangsa pasar terutama di kawasan asia. Ekspansi keluar negeri dapat dilakukan salah satunya dengan mengikuti pameran diberbagai negara seperti di Singapura yang selama ini telah dilakukan. BTH memiliki keuntungan dibanding kompetitor lain dari kawasan asia mengingat masih kecil/murah tarif untuk biaya pelayanan jasanya. Dimana biaya pelayanan jasa untuk saat ini mengacu pada PP Tarif No.6 tahun 2015.
Inovatif dan Kreatif, BTH BPPT harus memberi ruang cukup bagi pengembangan SDM melalui upgrade Scale baik melalui pendidikan formal, kursus dan training. Upgrade scale dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pegawai agar berpikir inovatif dan kreatif serta berjiwa enterprenership didalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. BTH perlu mengembangkan dan menggali potensi yang ada termasuk memanfaatkan fasilitas laboratorium yang selama ini cenderung tidak termanfaatkan, misalnya fasilitas pengujian propeler/baling-baling kapal di Cavitation Thunnel. Jiwa enterpreneurship diperlukan didalam mengelola satuan kerja instansi pemerintah kepada masyarakat harus semakin baik, efisien dan efektif. Jiwa enterpreneurship juga diperlukan sebagai antispasi kebutuhan anggaran semakin meningkat tetapi seringnya pemotongan anggaran pada tahun anggaran berjalan dapat menjadi hambatan dalam menjalankan operasional program kerja dan kegiatan BTH.
Jeli melihat peluang, salah satu program nawacita pemerintah sekarang adalah tol laut, hal ini tercermin pada butir pertama dari 9 program nawacita untuk memperkuat jati diri sebagai negara maritim. BTH BPPT yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam bidang layanan jasa teknologi pengujian hidrodinamika untuk kapal dan bangunan apung, harus mampu melihat peluang ini untuk meningkatkan kinerja di bidang pelayanan jasa dan mendorong perbaikan alat laboratorium melalui revitalisasi alat yang dimiliki.
Bersinergi dengan dunia industri/pemerintah, BTH harus mampu menghasilkan output kegiatan riset yang dimanfaatkan oleh dunia industri atau pemerintah. Oleh karena itu perlu sinergi dengan beberapa pihak, terkait riset apa yang dibutuhkan dan menjadi prioritas stakeholders serta output yang dihasilkan harus bermanfaat bagi kepentingan industri dan masyarakat. Hasil-hasil riset harus mampu menjadi problem solving untuk memecahkan berbagai persoalan di masyarakat terkait fungsi layanan pengujian hidrodinamika untuk kapal dan bangunan apung. Untuk PNBP, output yang dihasilkan jelas akan dimanfaatkan oleh pelanggan didalam menunjang kebutuhan bisnisnya.

x

Hi!
I'm Loren!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out